Kartu Bayar Rusun Tak Sesuai Harapan, Ahok Minta Bank DKI Revisi

Liputan6.com, Jakarta - Kartu pembayaran sewa rusun yang tidak mencantumkan data pribadi penghuni dan tidak sekaligus berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri (ATM), mengecewakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Maka itu, pria yang karib disapa Ahok itu pun memberi tenggat waktu kepada Bank DKI untuk membenahi. Tenggat waktu diberikan hingga akhir 2014.

"Sampai akhir tahun. Mungkin bisa akhir tahun. Karena tahun depan udah sibuk dengan PKL," ujar Ahok usai peresmian pembayaran sewa rusun menggunakan virtual account Bank DKI di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9/2014).

Sementara Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah mengatakan, pihaknya akan segera menarik semua kartu yang baru dibagikan kepada warga hari ini. Dia pun berjanji akan mengubah kartu sesuai harapan Ahok.

"Target kartu pembayaran sewa rusun bisa dibagikan semuanya ke warga paling lambat November tahun ini," jelas Zulfarshah.

Menurut Zulfarshah, saat ini kartu yang dibagikan sudah berjumlah ratusan. Di lokasi peresmian sendiri yakni di Rusun Cluster B Rusun Marunda baru dibagikan 10 kartu. Sementara, sisanya belum berupa kartu, melainkan masih berbentuk selembar kertas sebagai tanda bukti mendapat kartu.

Ahok sebelumnya sempat geram saat melihat kartu pembayaran sewa rusun yang tidak sesuai keinginannya itu. "Kenapa kartunya hanya seperti ini? Saya bukan minta seperti kartu hotel, tapi kartu ATM yang ada foto dan identitas penghuni rusunnya di atas kartunya," kata dia.

Kartu itu hanya memuat nomor virtual account, kode rusun, cluster, blok rusun, lantai, dan nomor unit. Sementara, Ahok menginginkan  identitas pemilik rusun dari mulai nama, foto, dan lainnya juga dicantumkan. Bahkan kartu tersebut dapat sekaligus berfungsi sebagai ATM.

"Kartu ini dibuat seadanya. Harusnya dengan adanya kartu bisa mengontrol penghuni rusun," ucap dia. (Ein)