Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Jokowi: Saya Saja Kaget UU Pilkada Disahkan, Apalagi Rakyat

Jokowi mengaku heran alasan RUU Pilkada tak langsung hanya masalah besarnya biaya dan banyak korupsi.

oleh Dewi Divianta diperbarui 27 Sep 2014, 19:22 WIB

Diterbitkan 27 Sep 2014, 19:22 WIB

Jokowi heran dengan besarnya anggaran rapat kementerian dalam RAPBN 2015 (Liputan6 TV)

Liputan6.com, Denpasar - Pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD telah diputuskan DPR dalam rapat paripurna RUU Pilkada. Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi mengaku tak percaya pilkada dilakukan lewat DPRD sebab dukungan rakyat terhadap pilkada langsung begitu besar.

"Saya saja kaget, apalagi rakyat," ujar Jokowi saat menjadi pembicara tunggal dalam pertemuan aktivis 98 di Denpasar, Bali, Sabtu (27/9/2014).

Jokowi pun setuju, UU Pilkada diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "UU Pilkada kita tunggu di MK dulu," kata Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta ini menilai, UU Pilkada dapat merugikan rakyat. Dia meyakini, tak akan terpilih menjadi walikota hingga gubernur bila pilkada melalui DPRD.

"Coba bayangkan pilkada tak langsung, mana bisa saya jadi walikota? Mana bisa saya jadi gubernur?" kata dia.

Mendengar pernyataan Jokowi, seorang aktivis tiba-tiba berteriak meminta DPR dibubarkan. Jokowi pun menjawab dengan santai. "Bubarkan, bukarkan. Kalian masih ingat 98 saja."

"Kalau MK kalah, nanti kalian saya undang (untuk demo)," kelakar Jokowi.

Heran Alasan Anggaran dan Korupsi

Menurut Jokowi, pengesahan RUU Pilkada tidak langsung sudah menjadi bagian fakta politik yang terjadi. Ada nuansa politis dalam keputusan RUU Pilkada tersebut.

"Saya tidak bisa cerita banyak. Ini forum terbuka, saya tidak bisa bicara terbuka," kata Jokowi.

Jokowi menilai, alasan Koalisi Merah Putih --yang notabene pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa-- mengusung RUU Pilkada tak langsung tidak masuk akal.

"Alasannya ngabisin anggaran, sistemnya bisa dibuat serentak, diberikan ke KPU, diaudit, diawasi ketat. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bisa dikurangi. Politik kok dihubungkan dengan biaya," ujar Jokowi.

Pun halnya jika dikatakan Pilkada langsung meningkatkan korupsi, Jokowi juga tidak sependapat. "Pilkada langsung katanya banyak korupsi. Apa hubungannya. Yang benar saja?" pungkas Jokowi.

DPR resmi mengesahkan RUU Pilkada tak langsung atau melalui DPRD pada Jumat 26 September dini hari. Sebanyak 226 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih setuju Pilkada tak langsung.

Sementara 135 anggota DPR setuju pilkada langsung. Terdiri dari parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), 6 anggota Fraksi Partai Demokrat, dan 11 anggota Fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Demokrat yang masuk dalam Koalisi Merah Putih memilih walk out atau meninggalkan rapat paripurna. (Mvi)