Djan Faridz Menguat Jadi Ketum PPP di Muktamar Kubu SDA

Liputan6.com, Jakarta - Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diadakan kubu Suryadharma Ali (SDA) memasuki hari kedua. Politisi PPP, Djan Faridz terdengar masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP. Namun Djan menyerahkan semuanya kepada peserta muktamar.

"Tergantung muktamirin, saya tak ada persiapan khusus. Kalau diamanatkan ya saya jalankan," ungkap Djan saat menghadiri Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, di lantai 1 Puri Agung Hotel Grand Sahid, terdengar yel-yel para muktamirin yang mendukung mantan Menteri Perumahan itu sebagai calon ketua umum PPP.

Di lain sisi, Djan menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan kubu Romahurmuziy untuk melakukan islah atau perdamaian. Maka itu ia mengajak Ketua Majelis Syariah, KH Maimoen Zubair yang lebih dikenal Mbah Moen.

"Beliau (Mbah Moen) tokoh kita yang mencoba mempersatukan (kubu Suryadharma dan Romahurmuziy)," kata Djan.

Suryadharma sebelumnya menyebutkan, setidaknya ada 5 calon ketua umum PPP yang akan maju pada Muktamar VIII yang bertema Islah Nasional Untuk Rakyat. Di antaranya Djan Faridz, Ahmad Yani, Epyardi Asda, Ahmad Muqoam, dan Rudi Arifin.

Sementara pada hari pertama muktamar, Ketua Majelis Syariah PPP Mbah Moen dipastikan tak hadir dalam acara tersebut. Namun kehadiran dia diwakili anaknya, Gus Yasin Muhaimin Zubair. Dalam sambutannya, Gus Yasin menyampaikan permohonan maaf ketidak hadiran Mbah Moen.

Usulan Tidak Ada Pemecatan

Belum tuntasnya perselisihan internal PPP membuat partai berlambang Ka'bah itu menjadi sorotan publik. Sebab, setelah diadakannya Muktamar VIII di Surabaya --oleh kubu Romahurmuziy, kini kubu Suryadharma juga menggelar Muktamar VIII PPP di Jakarta.

Ketua Umum PPP terpilih Romahurmuziy mengancam akan memecat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) maupun pengurus partai, jika ada menghadiri Muktamar VIII di Jakarta yang digelar kubu Suryadharma. Menanggapi hal ini politisi PPP Epyardi Asda mengimbau agar tidak ada pemecatan.

"Kita benahi semuanya tanpa adanya pecat-pecataan, tidak ada ribut-ributan, nggak usah takut," kata Epyardi di tempat yang sama.

Epyardi menegaskan, PPP juga sudah menggungat Muktamar VIII PPP Surabaya yang disahkan Kemenkum HAM. Hal tersebut akan menimbulkan interpelasi DPR.

"Saya dengar kerena tindakan mereka seperti ini akan ada interpelasi di DPR. Mereka bilang ini penzaliman semacam dikamuflasekan," jelas dia.

Menurut Epyardi, dalam berpolitik setiap politisi harus meneriman perbedaan.
"Perbedaan dalam berpolitik hal yang biasa tetapi konstitusi harus dijalankan," ujar dia.

Pada Rapimnas I, kubu Romahurmuziy alias Romi mengancam akan memecat DPW yang ikut dalam Muktamar VIII di Jakarta. "Bagi yang melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi yang tegas, termasuk pemberhentian dari kepengurusan dan keanggotaan partai,"jelasnya.

Pelarangan itu diberlakukan setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M HH-07AH.11.01 TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (Mut)