IPW: Calon Kapolri dari Perwira Akpol 83

Ada 5 nama yang disebut sebagai calon Kapolri di antaranya Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, dan Irjen Safruddin.

oleh Bima Firmansyah diperbarui 11 Des 2014, 10:12 WIB
Diterbitkan 11 Des 2014, 10:12 WIB
2-polisi-siap-amankan-131220b.jpg
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman tampak mengecek kesiapan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat yang diselengarakan di Lapangan Monas (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pergantian Kepala Polri segera berlangsung. Diperkirakan pertengahan Januari 2015, Polri sudah punya pemimpin baru.

Ketua Presidium‎ Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa nama-nama calon kapolri pengganti Kapolri Sutarman sudah diproses. Begitu masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, Presiden Jokowi akan menyerahkan nama-nama calon kapolri ke Komisi III untuk selanjutnya menjalankan uji kelayakan dan kepatutan.

‎"Sebelumnya ada 5 nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri, yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono," beber Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis (11‎/12/2014).

Dari kelima nama itu, presiden disebut-sebut telah memilih 2 nama, yang kemudian dipilih 1 nama untuk diserahkan ke Komisi III DPR. Nama yang dipilih itu adalah perwira berpangkat Komjen senior. Tapi bukan dari Akpol 81 ataupun Akpol 82.

"Pertimbangannya, Akpol 81 sudah menjadi Kapolri (Jenderal Sutarman) dan Akpol 82 sudah menjadi Wakapolri (Komjen Badroeddin Haiti), sehingga yang dipilih dan akan diserahkan ke Komisi III adalah perwira Akpol 83," papar Neta.

Percepatan pergantian kapolri disebut-sebut akibat banyaknya konflik sosial di berbagai daerah, yang tak kunjung tertanggulangi. Sehingga hal ini membuat investor takut masuk ke Indonesia. Para investor merasa tidak ada jaminan keamanan dari Polri.

Dengan adanya kapolri baru, IPW berharap Polri bisa segera mengendalikan situasi kamtibmas agar terjaga maksimal. Sehingga motto Presiden Jokowi yakni kerja, kerja, dan kerja bisa berjalan maksimal tanpa ada gangguan ataupun ancaman keamanan, seperti kerusuhan, konflik sosial, ataupun bentrokan TNI-Polri.

"Selain itu Kapolri baru diharapkan mampu menjalankan konsep revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi sehingga terjadi perubahan yang signifikan di kepolisian," pungkas Neta. (Sun/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya