Kisruh KPK Vs Polri, Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Tim Independen untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara KPK dan Polri. Selain meminta pendapat Tim Independen yang juga disebut Tim 9, Presiden juga tetap meminta masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Terkait hal itu, pengamat politik Emrus Sihombing menyarankan Jokowi berhati-hati mengambil keputusan dalam menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Jika tidak, posisi Jokowi dinilai akan semakin semakin sulit.

"Jika presiden salah mengolah masalah ini, Jokowi akan semakin ditekan banyak pihak. Kalau jadi presiden, saya akan memilih jalur tengah dengan mengumpulkan pakar hukum tata negara dan mengambil keputusan yang normatif."

Dalam situasi politik yang memanas, Emrus juga berharap agar masyarakat menyikapinya dengan dewasa dan tak mudah terprovokasi tanggapan isu liar yang kebenarannya belum terkonfirmasi.

"Jangan terbawa agenda kepentingan mereka (politisi). Panggung belakang politik bermasalah karena pasti menunggangi kepentingan golongan," tandas Emrus.

Kisruh antara KPK dan Polri bermula sejak penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. KPK kemudian menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan rekening mencurigakan. Tak lama kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan keterangan palsu. (Riz)