Wakapolri: Bukan Mau Geledah KPK, Tapi Mengamankan Unjuk Rasa

Liputan6.com, Jakarta - Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Badrodin Haiti membantah isu akan adanya penggeledahan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh personel Polri, hari ini. Ia menyebutkan, banyaknya anggota Polri di KPK pada hari ini dimaksudkan untuk mengamankan unjuk rasa.

Dalam konferensi pers yang digelar secara mendadak bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Wakapolri mengaku mendapatkan banyak pertanyaan yang terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa Polri akan melakukan penggeledahan.

Menurut Wakapolri, banyaknya anggota Polri yang hadir di depan Gedung KPK dalam rangka mengamankan unjuk rasa, di mana ada unjuk rasa dari buruh yang mendukung KPK dan ada juga satu kelompok yang kontra dengan KPK.

"Ini yang harus kita amankan, jangan sampai mereka bentrok atau sampai menutup jalan," tegas Badrodin di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/2/2015) malam.

Karena itu, jelas Wakapolri, kehadiran polisi di depan Gedung KPK bukan berarti mau menggeledah. Itu adalah kewajiban Polri untuk melakukan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk unjuk rasa seperti itu.

"Tolong ini dicatat. Jangan sampai kalau polisi ada unjuk rasa di situ, datang ke situ kemudian melakukan aksi penggeledahan. Tidak. Kita sudah sampaikan kebijakan Bapak Presiden selama beliau pergi kita sudah ikuti semua. Itu yang perlu saya sampaikan," kata Badrodin seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Jokowi Perintahkan Tahan Diri      

Sementara itu, Mensesneg Pratikno menyampaikan, bahwa meski tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat update dengan perkembangan di Tanah Air.

"Beliau mengikuti apa yang berkembang di media, terutama di sosial media yang sangat cepat. Ada foto-foto yang ada di halaman KPK. Beliau juga terus kami laporkan perkembangan di Tanah Air tentang berbagai hal. Jadi beliau sangat mengikuti perkembangan yang terjadi," kata Pratikno.

Terkait dengan komunikasinya pada pukul 15.30 WIB, Mensesneg Pratiko mengatakan, bahwa Jokowi menanyakan beberapa hal tentang perkembangan yang terjadi di Tanah Air, termasuk dengan aksi di depan Gedung KPK, pada Jumat ini.

Mensesneg mengingatkan, Jokowi sebelum berangkat ke luar negeri menegaskan agar agar semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Jadi semuanya cooling down, menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi pemaknaan di masyarakat," pesan Mensesneg.

Sementara itu, Badrodin Haiti mengakui kalau Polri mengajukan penetapan pengadilan untuk mendapatkan dokumen di KPK. Ia menilai hal itu wajar saja dilakukan Polri sebagaimana juga KPK minta kepada sejumlah personel Polri.

"Ini kan bukan menyangkut tindakan kita ke KPK. Ini masalah administrasi, kita harus minta persetujuan, minta izin kepada pengadilan. Bukan tindakan kita kepada KPK," tegas Wakapolri.

Baik Mensesneg maupun Wakapolri mengakui, situasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain dan membuat masyarakat resah. Oleh karena itu, mereka minta masyarakat tidak perlu resah, karena semua itu berjalan sesuai dengan koridor dan taat pada perintah Presiden. (Ado/Ans)