Mencari Kapolri ke Loji Gandrung

Liputan6.com, Jakarta - Jika saat menjelang Pilpres 2014 pertemuan antara capres Joko Widodo atau Jokowi dengan petinggi partai politik penyokongnya adalah pemandangan yang lumrah, tidak demikian halnya ketika Jokowi telah dilantik menjadi presiden.

Selain karena kesibukan yang tinggi sebagai presiden, Jokowi juga lebih banyak bertemu secara personal dengan tokoh-tokoh parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun, pertemuan itu seolah menjadi hal yang istimewa ketika pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan tak kunjung dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kalemdikpol Polri itu sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening yang tak wajar.

Sejak itu hubungan Jokowi dan sejumlah petinggi parpol KIH menjadi 'panas dingin'. Ketika para petinggi parpol terus mendesak presiden untuk melantik Budi Gunawan, Jokowi merasa sulit untuk melakukannya ketika sang calon menyandang status sebagai tersangka korupsi KPK. Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan bahwa antara Jokowi dan KIH hampir pecah kongsi.

Namun, semua itu terbantahkan ketika Jokowi dan para petinggi KIH berkumpul di Loji Gandrung, sebutan untuk rumah dinas Walikota Solo, Jawa Tengah. Selain Jokowi dan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, terlihat pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Presiden hadir sekitar pukul 07.00 WIB. Rombongan Presiden hanya menggunakan 2 mobil," kata salah satu petugas Satpol PP yang berjaga di rumah dinas tersebut.

Bisa ditebak, berkumpulnya tokoh-tokoh parpol penyokong pemerintah pada Sabtu (14/2/2015) pagi ini bukan suatu kebetulan atau sekadar untuk salam-salaman. Buktinya, pertemuan Jokowi dengan petinggi KIH tersebut [berlangsung secara tertutup]( 2175828 ""). Awak media pun dilarang untuk masuk ke area halaman Loji Gandrung.

Tak hanya di Loji Gandrung, pertemuan kemudian berlanjut. Usai pertemuan itu, presiden dan elite parpol tersebut langsung meninggalkan rumah dinas menuju warung soto ayam Gading untuk santap siang.

Pantauan Liputan6.com, satu per satu para petinggi parpol KIH meninggalkan lokasi pertemuan. Setelah itu disusul dengan Jokowi yang juga meninggalkan lokasi pertemuan menggunakan mobil Toyota Innova.

Mereka kemudian menuju warung soto ayam Gading yang terletak di Jalan ‎Brigjen Sudiarto Gading, Solo. Warung soto tersebut merupakan langganan para pejabat tinggi negeri ini, termasuk Presiden Jokowi.

Rombongan petinggi partai yang tiba terlebih dulu di warung soto ayam Gading adalah Megawati Soekarnoputri dan Romahurmuziy. Setelah itu disusul kedatangan pimpinan partai politik lainnya, di antaranya Surya Paloh, Wiranto, Sutiyoso, Abdul Kadir Karding dan lainnya.

Presiden Jokowi tiba paling akhir di warung soto tersebut. Setelah turun dari mobil Innova, Jokowi langsung berjalan menuju meja yang telah dipesan di bagian dalam. Kedatangan Jokowi sontak membuat kaget para pembeli yang tengan menyantap soto atam tersebut.

Jokowi sendiri duduk satu meja dan berhadapan dengan Megawati. Namun, keduanya tak banyak bicara. Usai makan bersama, dia mengatakan pertemuan ini hanya untuk makan soto bersama. "Ini hanya makan soto. Pokoknya nyoto," tegas Jokowi.

Ketika ditanyakan apakah dalam pertemuan itu juga dibahas soal pencalonan Kapolri, Jokowi mengelak. "Hanya bicara-bicara biasa saja dalam pertemuan di Loji Gandrung itu. [Tidak ada pembicaraan]( 2175867 ""). Nanti kalau sudah ada keputusan akan segera saya sampaikan, secepatnya," kilah dia.

Namun, Jokowi akhirnya menyerah dan mengakui kalau pertemuannya dengan elite KIH juga membicarakan sejumlah soal penting, di antaranya masalah kisruh 2 lembaga, KPK dan Polri. "Iya (bahas KPK dan Polri), itu salah satunya," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu siang.

Selain membahas hal tersebut, Jokowi juga tak membantah saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai pencalonan Kapolri yang saat ini belum juga dilantik. Namun demikian, saat ditanya tentang hasil pembicaraan itu, Jokowi enggan menyampaikan.

"Kalau itu belum bisa saya sampaikan. Ya itu kan pertemuan membahas problem-problem yang ada. Masalah-masalah yang ada," kata dia.

Menurut Jokowi, tidak ada yang istimewa dari pertemuan tersebut. Pertemuan dengan para petinggi partai koalisi merupakan pertemuan rutin yang juga biasa diikuti olehnya. "Ya itu pertemuan rutin saja, namanya ketemu," ucap Jokowi. ‎

Terlepas dari pembahasan calon Kapolri di antara elite KIH dengan Jokowi, Romahurmuziy melihatnya dari sudut pandang yang lain. Dia menegaskan, dalam pertemuan di Loji Gandrung, tidak terlihat adanya perpecahan di antara Jokowi dengan para tokoh parpol KIH.

"Tidak ada perpecahanan antara Pak Jokowi, Ibu Megawati dan Surya Paloh atau antara Pak Jokowi dengan Partai KIH," kata dia di Solo.

Pertemuan di Loji Gandrung tadi pagi, menurut pria yang akrab disapa Romi ini menegaskan tujuan dibentuknya KIH adalah mengusung dan mendukung Presiden Jokowi untuk membawa pemerintahan hingga tuntas akhir 2019. Bahkan Jokowi juga menegaskan tidak terpikir 1% pun untuk meninggalkan KIH atau juga sebaliknya.

Romi mengakui, pada pertemuan tersebut secara khusus juga disinggung mengenai krisis yang terjadi terkait dengan status calon Kapolri yang saat ini terus berproses.

Menurut dia, proses tersebut dipilah menjadi 3 lingkaran, yakni politik, hukum, dan etika publik. Pada lingkaran politik sudah dijelaskan, dibahas dan selesai, karena DPR telah memutuskan Budi Gunawan menjadi calon Kapolri.

Kedua, menurut Romi, dalam proses hukum, Jokowi sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa regulasi telah memberikan kewenangan kembali kepada beliau, setelah DPR memberikan persetujuan atas Budi Gunawan.

Namun, ia menyatakan, pakar tata negara berbeda pendapat ketika dihadapkan pada lingkaran ketiga, yakni etika publik. Karena hukum di atasnya masih ada etika.

"Oleh karena itu, kita harus berpegang pada suatu yang pasti, bukan sebaliknya atau yang tidak meragukan, yakni norma atau hukum. Hukum bunyinya bagaimana? UU Kepolisian dan Tap MPR 2001 itu menegaskan presiden bisa mengangkat Kapolri setelah mendapat persetujuan DPR," kata dia.

Saat ini, calon Kapolri Budi Gunawan sedang bermasalah secara hukum dan yang bersangkutan tengah meminta keadilan melalui proses hukum yang ada, yakni praperadilan atas status tersangka dari KPK.

"Saya kira tinggal 2 hari lagi, dan jangan memaksakan kepada Presiden untuk memutuskan sesuatu yang belum seharusnya diputuskan, karena ada seseorang yang tengah mencari keadilan menunggu hingga keputusan peradilan," pungkas Romi.

Pada titik ini terlihat bahwa KIH belum mau menyerah menyokong Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri. Sedangkan Jokowi juga berusaha menahan diri. Meski sempat mengatakan bakal mengambil keputusan terkait pencalonan Kapolri pada pekan lalu, Jokowi tak memutuskan apa-apa dan agaknya masih menunggu sidang praperadilan Budi Gunawan yang awal pekan depan akan diputus.

Kedua pihak, Jokowi dan KIH dipastikan masih saling menunggu, meski sejak awal arah angin di antara keduanya sudah bisa ditebak. KIH tak bergeser dari desakan bahwa Budi Gunawan harus dilantik dengan alasan sudah disetujui DPR.

Sedangkan Jokowi terlihat enggan dan cenderung mencari calon yang baru. Apalagi Kompolnas sudah mulai mencari calon Kapolri baru yang akan diserahkan kepada Jokowi. Logikanya, Kompolnas tak akan bekerja jika tak ada permintaan dari presiden. Bahkan, Jokowi tak memungkiri kalau dia sudah mengetahui nama-nama yang bakal diusulkan Kompolnas.

"Ya, saya sudah tahu 6 nama dari Kompolnas. Tetapi saya belum menerimanya, saya cuma tahu dari baca di koran," ujar mantan Walikota Solo itu usai membuka Munas II Partai Hanura di Solo, Jumat 13 Februari malam.  

Kendati Jokowi dan KIH sudah melempar sinyal yang memperlihatkan keinginan mereka, dipastikan kedua pihak masih menunggu perkembangan dari persidangan praperadilan Budi Gunawan. Namun, agak sulit juga bagi Jokowi maupun KIH untuk bergantung putusan sidang itu.

Sebab, sidang praperadilan sama sekali tidak menyoal tentang kasus yang menjerat Budi Gunawan. Apa pun putusan sidang praperadilan pekan depan tidak akan membuat kasus yang menjerat Budi Gunawan gugur dengan sendirinya.

Jadi, ini bukan lagi soal hukum, tapi soal politik. Kita akan segera melihat bagaimana Jokowi dan KIH mengakhiri polemik calon Kapolri ini, apakah dengan cara yang bermartabat atau sebaliknya. Seperti kata Romahurmuziy, kita tunggu setelah Senin mendatang. (Ado/Rmn)