Mendagri: Mudah-mudahan APBD DKI Selesai 8 Maret

Liputan6.com, Yogyakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengadukan kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke KPK. Ahok menyebut, ada penyelundupan anggaran dalam APBD yang diketok DPRD DKI 27 Januari lalu dan dugaan permainan anggaran tahun sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah berdiskusi dengan Wakil Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI terkait hal ini, namun belum mendapat satu kesimpulan. Secara prinsip, Kementeriannya ingin segera menyelesaikan kisruh APBD DKI agar program pembangunan dan pembiayaan di DKI tidak terganggu. Ia berharap APBD DKI sudah bisa disahkan sebelum batas waktunya.

"Mudah-mudahan batas waktu tanggal 8 Maret ini bisa diselesaikan. APBD itu harus disetujui bersama antara gubernur dan DPRD," ujar Tjahjo di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Senin (2/3/2015).

Terkait hak angket yang akan dilakukan DPRD DKI kepada Ahok, Tjahjo mengatakan pihaknya tidak akan turut campur. Ia menyerahkan proses angket di DPRD DKI dan penyelidikan dugaan dana siluman oleh KPK dapat berjalan bersama, sehingga bisa diketahui siapa yang terlibat dalam dana siluman itu.

Tjahjo meminta agar sidang angket di DPRD DKI dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengikuti prosesnya. Keinginan Gubernur Ahok menggunakan anggaran dengan sistem e-budgeting, menurut Tjahjo, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, aturan penyusunan perencanaan anggaran itu harus terpola dengan undang-undang yang ada.

"Kami evaluasi saja dengan persetujuan DPRD, karena sudah pernah dibahas. Jadi mekanismenya sah, hanya kesepakatannya perlu teken berdua," jelas Tjahjo. (Sun/Sss)