KMP Bulat Ajukan Angket Menkumham Soal PPP dan Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), sudah membulatkan tekad untuk mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait keputusannya atas konflik dua partai politik, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku prihatin dan khawatir dengan sikap yang dinilainya intervensi pemerintah melalui Menkumham tersebut dapat mengulang kejadian di zaman Orde Baru (Orba). Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terpecah, sehingga melahirkan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita, mengapa kita (KMP) ingin mendorong hak angket karena ini persoalan bangsa. Tentu masih ingat yang terjadi di PDIP, beberapa kader saling berebut," kata politisi Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical itu dalam konferensi pers KMP di Ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Gejala-gejala tersebut, menurut politisi yang akrab disapa Bamsoet, sudah mulai terlihat di akar rumput partai berlambang pohon beringin. Ini terlihat saat pendukung kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie atau Ical saling klaim legalitas dan ingin menduduki kantor kepengurusan pusat di bilangan Slipi, Jakarta Pusat.

"Ini dapat memicu konflik horizontal di akar rumput. Seminggu ini kader kami di daerah tingkat satu dan dua, kecamatan dan desa sudah mengaku timbul konflik. Yang satu menerima Plt (pelaksana tugas) dari Ancol dan satunya merasa masih sah mimpin daerah," beber Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali tersebut.

Anggota Komisi III DPR itu mengaku tak bisa membayangkan jika nantinya, para pendukung masing-masing kubu saling bentrok. Jika hal tersebut terjadi, dia mengatakan, banyak pihak yang bisa merugi termasuk pemerintah.

"Bayangkan nanti PPP Romi (Romahurmuziy) dengan PPP Djan Faridz lalu Golkar Pak Ical (Aburizal Bakrie) dengan Agung (Agung Laksono) saling serang dan siapa yang merugi? Siapa sebetulnya biang kerok memperkeruh suasana ini? Saya menduga ada pihak tertentu yang ambil keuntungan politik," pungkas Bamsoet.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan, partainya sangat menyayangkan sikap Menkumham Yasonna H Laoly tersebut yang memutuskan dan seperti mendukung salah satu pihak yang sedang berkonflik.

"Menkumham itu hanya administrator, bukan memutuskan. Nah bukti intervensinya terlihat ketika dia meminta aktif kepada salah satu kepengurusan (Golkar) untuk mendaftarkan diri. Bagaimanapun menteri pembantu presiden, pemerintah bisa mengambil langkah tapi yang tidak di luar UU," kata Aboe Bakar. (Ans)