Transmigrasi ke Natuna Dapat Gaji Rp 14 Juta per Bulan

Liputan6.com, Malang - Pemerintah menjanjikan pendapatan sebesar Rp 12 juta–Rp 14 juta per bulan bagi mereka yang mau transmigrasi ke Kepulauan Natuna. Gaji itu diberikan sebagai jaminan hidup selama 18 bulan bagi transmigran.
 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, pemerintah memiliki target besar seperti transmigrasi nelayan berbasis pesisir di Kepulauan Natuna.
 
"Mereka (transmigran) supaya ikut bekerja dan pendapatannya akan terus bertambah, kita estimasikan para transmigran itu per bulan mendapat Rp 12 juta–Rp 14 juta," kata Marwan Jafar di sela pertemuan dengan seluruh kepala desa se-Malang Raya di Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Jumat (27/3/2015).
 
Selain pemberian gaji, pemerintah juga memberikan tanah seluas 2 hektare untuk dikelola para transmigran. Subsidi itu tidak hanya bagi transmigran di kawasan pesisir seperti Kepulauan Natuna saja. Melainkan juga di kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.
 
"Kita targetkan selama 5 tahun ke depan ada 1 juta transmigran. Transmigran itu diprioritaskan ke 48 kawasan transmigrasi terutama di kawasan perbatasan yang akan diberdayakan," ujar Marwan.
 
Menurut dia, kawasan perbatasan untuk transmigrasi seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara juga akan dibangun secara komprehensif sebagai proyek percontohan. Di kawasan itu, diharapkan dapat menarik minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia.
 
"Agar TKI kita yang sekarang bekerja di Malaysia mau menjadi transmigran. Karena di kawasan itu akan kita ciptakan perkebunan inti rakyat seperti kebun sawit dan dikelola oleh mereka," ujar Marwan.
 
Marwan juga menegaskan dana desa segera cair pada April 2015 mendatang. Pemerintah menjamin tidak akan ada kebocoran dalam pengelolaan dana itu karena sistemnya telah diumumkan sejak awal.
 
"Dana desa April nanti mulai akan dicairkan secara bertahap. Dijamin tidak akan bocor karena masing-masing desa sudah tahu alokasinya. Pengelolaannya juga diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun anggaran," tegas Marwan.
 
Selain bertemu ratusan kepala desa se wilayah Malang Raya, Marwan juga mengunjungi desa wisata petik jeruk di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. (Ali)