Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jokowi Kebanjiran Permintaan Pertemuan Bilateral di KAA

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, sampai saat ini pihaknya kebanjiran permintaan pertemuan bilateral tersebut

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 10 Apr 2015, 20:16 WIB

Diterbitkan 10 Apr 2015, 20:16 WIB

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia Arrmanatha Nasir. (Liputan6.com/Andreas Gerry Tuwo)

Liputan6.com, Jakarta - Konfrensi Asia-Afrika (KAA) kembali digelar di Indonesia. Selain pembahasan multilateral, KAA juga akan digunakan para kepala negara kawasan Asia-Afrika untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, sampai saat ini pihaknya kebanjiran permintaan pertemuan bilateral tersebut. Bahkan jumlahnya sampai 16 permintaan.

"Permintaan bilateral dengan Presiden Jokowi antara lain dari Tiongkok, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Iran, Palestina, Afsel, Zimbabwe Mozambik, Nepal, Swaziland, Nepal, Yordania, Seychelles," sebut Arrmantha di kantor Kemlu, Jumat (10/4/2015).

"Itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan yang minta bilateral dengan Presiden," jelas pria yang kerap disapa Tata itu.

Secara garis besar bilateral itu ditujukkan untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara ini. Apa lagi pertemuan yang bertepatan dengan KAA sangat tepat karena Konferensi ini bertujuan memajukan relasi negara Asia-Afrika.

Lebih lanjut, Tata mengatakan pertemuan akan digelar disela-sela gelaran KAA. Konferensi internasional itu berlangsung dari 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung.

Selain soal permintaan bilateral, Tata juga menyampaikan update terbaru mengenai konfirmasi kehadiran pada kepala negara atau menteri atau special envoy. Dia menyatakan sudah ada peningkatan jumlah konfirmasi.

"Totalnya sudah ada 57 negara (yang konfirmasi). Mereka meliputi Raja, Presiden, Wakil Presiden, PM, Wakil PM, Menlu dan menteri-menteri lain," pungkas Arrmanatha. (Mut)