Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) tidak setuju dengan harga rupiah/km yang ditawarkan Pemprov. Sehingga ke depan APTB tidak bisa masuk jalur bus Transjakarta.
"Kemarin pas ngomong-ngomong mereka nggak mau dengan tarif yang ditentukan. Saya nggak tahu. Ada selisih (pemprov) Rp 14 ribu, mereka maunya Rp 18 ribu apa gitu saya dengar," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Karena harga itu terlalu mahal menurut operator, Ahok tetap akan melelang. Pihak yang berminat tinggal ikut lelang saja yang hasilnya dapat dilihat akhir Mei 2015.
"Kalau mereka tidak mau masuk dalam jajaran Transjakarta ya harus stop di ujung," imbuh Ahok.
Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto mengatakan, awalnya memang disiapkan kontrak dengan perhitungan rupiah/km. Hanya saja, setelah dihitung, opsi itu kurang pas sehingga dihilangkan.
"Kan ada hitungannya, versi mereka dan versi kita agak jauh bedanya. tawaran dishub kisaran Rp 12-15 ribu per km. Kalau mereka di atas Rp 15 ribu, variatif. Ada 16,18,20 ribu," kata Emanuel.
Akhirnya, Dishub memberi 2 opsi kepada APTB. Yakni tidak memungut biaya tambahan bagi penumpang yang baik dari halte, atau beroperasi hanya sampai halte ujung koridor Transjakarta.
"Mereka secara resmi memilih opsi beroperasi sampai perbatasan saja. Itu berdasarkan kesepakatan terakhir, dan surat resmi ke kita," imbuh dia.
Emanuel akan menggelar rapat lanjutan untuk mengatur trayek APTB setelah keputusan ini dibuat. Terutama jangan sampai ada kepadatan lalu lintas signifikan di perbatasan.
"Jangan sampai membuat macet di pinggir. Minggu ini akan kita bahas detail jalurnya akan seperti apa. Kita lagi survei. Kalau dapat hasilnya baru akan kami rapati," tutup Emanuel.(Ali)
Ahok: Operator APTB Tak Setuju Harga yang Ditentukan
Sehingga ke depan APTB tidak bisa masuk jalur bus Transjakarta.
diperbarui 06 Mei 2015, 03:00 WIBDiterbitkan 06 Mei 2015, 03:00 WIB
Trayek APTB dihapus karena keberadaannya dianggap sebuah kesalahan dan menghabiskan anggaran. Foto diambil pada Rabu (7/1/2015). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Bikin Biodata Diri yang Menarik dan Profesional
Fantastis, BRI Salurkan KUR Rp158,6 T ke 3,4 Juta Debitur hingga Oktober 2024
Instruksi Kapolri Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan
Para Pencari Kerja Bersiap! Kemenaker Gelar Job Fair & Festival Pelatihan Vokasi di Bandung Barat dengan Ribuan Lowongan Kerja
41 Tips Hidup Hemat untuk Masa Depan Cerah
15 Tips Badan Tinggi yang Efektif untuk Pertumbuhan Optimal
PLN Rampungkan Pembangunan SUTT 150 kV Kendawangan-Sukamara
Cara Cek Akreditasi Sekolah: Panduan Lengkap untuk Orang Tua dan Calon Siswa
Tips Wangi Bayi untuk Remaja: Panduan Lengkap Aroma Menenangkan
Pria di China Alami Depresi Gara-gara Bosnya, Berujung Idap Parkinson
Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan Gencarkan Program Cetak Sawah dan Optimasi Lahan
Eks Pemain Bola Persimuba Ditembak Mati Tetangga Saat Bayar Tagihan Listrik di Loket PLN