Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Ini 6 Kandidat Capres Korea Selatan

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan akan mengadakan pemilihan presiden dalam 60 hari setelah Mahkamah Konstitusi pada Jumat lalu mencopot Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya setelah upayanya untuk memberlakukan undang-undang darurat militer pada 3 Desember gagal.

Persaingan utama diperkirakan akan terjadi antara Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan Partai Demokrat (DP), oposisi yang memiliki mayoritas di parlemen.

Di Korea Selatan, presiden hanya dapat menjabat selama satu periode yang berlangsung selama lima tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, presiden tidak boleh mencalonkan diri lagi.

Berikut adalah calon potensial dalam pilpres Korea Selatan mendatang seperti dilansir Anadolu:

Lee Jae-myung

Sebagai pemimpin DP sejak 2022, Lee adalah calon yang populer dalam jajak pendapat untuk menjadi presiden ke-14 negara tersebut.

Menurut jajak pendapat terbaru, survei Realmeter yang melibatkan 1.510 responden dewasa, 49,5 persen mendukungnya.

Dia dibebaskan bulan lalu dari kasus pelanggaran undang-undang pemilu, membuka jalan baginya untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Ini akan menjadi kali kedua Lee mencalonkan diri untuk kursi kepresidenan setelah kalah tipis dari Yoon dalam pilpres 2022, dengan memperoleh 47,8 persen suara dibandingkan 48,6 persen milik Yoon.

Pada Januari 2024, Lee selamat dari upaya pembunuhan, ketika dia ditusuk di leher saat menghadiri acara publik.

Pelaku serangan ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Menurut pihak berwenang, upaya pembunuhan itu bertujuan untuk menghentikannya menjadi presiden.

Pada pilpres sebelumnya, Lee mengusulkan dua kebijakan utama. Pertama, pendapatan dasar universal, yang berarti memberikan bantuan keuangan secara langsung kepada semua rumah tangga tanpa terkecuali, guna menjamin kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Kedua, reformasi sosial untuk kelompok yang kurang beruntung, yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang lebih rentan atau terpinggirkan, seperti orang miskin, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas.

Han Dong-hoon

Han menjabat sebagai menteri kehakiman dalam pemerintahan Yoon pada Mei 2022 hingga Desember 2023, sebelum menjadi ketua PPP pada Juli 2024.

Namun, dia mengundurkan diri setelah pemakzulan Yoon dan secara terbuka mengkritik upaya pemberlakuan darurat militer Yoon.

Han mendapat reaksi negatif dari pendukung Yoon, yang menuduhnya sebagai pengkhianat.

Hingga Juli lalu, Han adalah kandidat teratas untuk nominasi presiden PPP, namun perselisihannya dengan Yoon menyebabkan penurunan popularitasnya, dengan hanya 6,7 persen responden dalam survei Realmeter yang mendukung mantan menteri ini.

Kim Moon-soo

Menteri Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja Kim Moon-soo adalah calon konservatif yang populer.

Meskipun awalnya enggan mendukung pemilihan dini karena dukungannya terhadap Yoon, dia kini muncul sebagai kandidat kuat.

Dia memperoleh 16,3 persen dukungan dalam survei Realmeter, menjadikannya calon konservatif yang signifikan.

Hong Joon-pyo

Hong Joon-pyo, yang menjabat sebagai wali kota Daegu (sebuah kota yang dikenal sebagai daerah konservatif kuat di Korea Selatan), mengungkapkan pada Februari bahwa dia bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota jika pilpres benar-benar terjadi.

Dia adalah kandidat PPP dalam pilpres 2017 yang diadakan setelah pemakzulan Presiden Park Geun-hye.

Hong memperoleh 7,1 persen dukungan dalam survei Realmeter.

Oh Se-hoon

Wali Kota Seoul yang konservatif, Oh Se-hoon, yang mendukung pemakzulan Yoon, memperoleh 4,8 persen dukungan dalam survei yang sama.

Anggota PPP ini sebelumnya mengatakan pemecatan Yoon dari jabatannya "sangat mungkin" ketika ditanya apakah dia akan mempertimbangkan untuk mencalonkan diri.

Kim Dong-yeon

Kim adalah anggota DP dengan ambisi presiden.

Menjabat sebagai gubernur Provinsi Gyeonggi, Kim telah mengungkapkan minat untuk menggantikan Lee. Dia menyebut dirinya sebagai "kandidat tanpa kasus hukum", merujuk pada masalah hukum yang dihadapi ketua DP tersebut.