Liputan6.com, Jakarta Awal 2015 menjadi momen yang digunakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk merombak formasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi untuk para bawahan Ahok ini akan diumumkan pertengahan Juni mendatang.
"Nanti tengah Juni kalau (Kadis) nggak diganti, berarti responsnya cepat," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balaikota, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Saefullah mengatakan, ada beberapa indikator yang menentukan bagus tidaknya rapor kepala dinas. Misalnya saja soal penyerapan anggaran.
"Kalau belum sampai ke penyerapan kita monitoring di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Terus dinas-dinas mana saja yang sudah memasukkan atau mendaftarkan pekerjaan yang mau dilelang," imbuh dia.
Saefulah melanjutkan penilaian juga berdasarkan jumlah aduan masyarakat kepada suatu dinas dan bagaimana penanganan aduan tersebut. Sejauh ini ada 5 dinas yang sering mendapat aduan masyarakat.
Kelima dinas itu ialah Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, serta Dinas Kebersihan.
"5 besar itu karena paling berhubungan langsung sama masyarakat. Pengaduan boleh banyak, tapi kalau respon bagus nggak masalah," ucapnya.
Hanya, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu tidak mau menyebut pejabat mana saja yang berpotensi dirotasi. Termasuk yang paling santer terdengar adalah Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan Joko Kundaryo.
"Kamu bisa cek ke Dinas UMKM. Lokbin (lokasi binaan) mana yang sudah dibina," pungkas dia. (Mhs/Yus)