Reshuffle Menteri, Poin Ini Harus Diperhatikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Wacana reshuffle kabinet mengemuka setelah 6 bulan pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini dinilai menjadi titik krusial bagi Presiden Jokowi untuk menggenjot kerja pembantunya agar lebih efektif dan jauh lebih baik lagi.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengingatkan agar Jokowi tidak terjebak dengan menteri dari profesional atau partai. Sebab jabatan menteri adalah jabatan politik. Mereka harus segera merealisasikan program Nawacita.

"Sebenarnya tidak ada menteri di pemerintahan murni profesional. Jabatan menteri pun jabatan politik. Karena itu jika ingin reshuffle, maka tidak relevan mendikotomikan menteri dari profesional atau dari partai. Banyak partai mempunyai segudang sumber daya yang profesional," sebut Emrus melalui pesan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Menurut akademisi dari Universitas Pelita Harapan itu, jika menteri dari partai yang profesional, maka menteri tersebut dipastikan mampu melaksanakan tugas secara profesional. Sekaligus mendapat dukungan politik, minimal dari partainya.

"Perlunya dukungan politik ini sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi yang disampaikan di Rakernas PAN, bahwa dukungan politik dan keamanan sangat diperlukan untuk menyukseskan pembanguan negara," jelas Emrus.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi mengatakan, dalam melakukan reshuffle, Jokowi juga harus melihat mana menteri yang tidak sejalan dengan program Nawacita.

"Sejumlah menteri yang dianggap tidak memahami Nawacita dan kehendak Presiden bisa diganti. Presiden bisa melihat dari sejumlah kebijakan dan program kementerian terkait tidak mencerminkan karakteristik pemerintahan dan kabinet kerja Jokowi-JK, sehingga layak dipertimbangkan untuk diganti," ujar Muradi.

Pergantian kabinet, menurut dia, dapat berbasis pada prioritas program kerja kabinet Jokowi-JK. Hal ini bisa memberikan kepastian pada publik.

"Pergantian harus merujuk pada capaian quick wins dan konsolidasi kementerian agar dapat terintegrasi dengan kebijakan dan kemauan politik Jokowi-JK. Ini memang dianggap memberikan kepastian dan keyakinan publik atas sejumlah kebijakan yang dianggap gagal," demikian Muradi. (Sss)