Politisi PDIP Ini Desak Reshuffle Dipercepat Sebelum Lebaran

Bila Presiden sudah membuat evaluasi terhadap menterinya yang berkinerja buruk, menurut Falah Amru, reshuffle dapat dilakukan secepatnya.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 08 Mei 2015, 00:35 WIB
Diterbitkan 08 Mei 2015, 00:35 WIB
Presiden Jokowi Pimpin  Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara
Suasana Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4/2015). Agenda tersebut membahas RKP 2016 dan pengarahan kepada menteri kabinet kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-JK semakin kencang berembus. Kendati ramai diperbincangkan, hingga kini Presiden Jokowi belum menjelaskan mengenai isu perombakan kabinet tersebut.

Menanggapi isu reshuffle, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Falah Amru mendorong agar Presiden Jokowi tidak perlu menunggu waktu hingga perayaan Idul Fitri untuk merombak kabinetnya. Bila Presiden sudah membuat evaluasi terhadap menterinya yang berkinerja buruk, reshuffle dapat dilakukan secepatnya.

"Saya rasa Presiden (Jokowi) sudah memiliki catatan (evaluasi) terhadap menteri-menterinya, mana yang baik dan mana yang harus diganti. Karena komentar dari internal dan eksternal sudah mengerucut, dari pada membuat kegaduhan politik, ngapain (reshuffle kabinet) harus menunggu Hari Raya Idul Fitri?" ujar Falah saat saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/5/2015).

"Ada beberapa (menteri) yang tidak maksimal...," sambung anggota DPR RI itu saat ditanya siapa pejabat yang layak untuk di-reshuffle.

Tim Ekonomi Disorot

Selain sejumlah menteri yang dipandang layak di-reshuffle, Falah juga menilai kinerja tim ekonomi di pemerintahan Jokowi belum bekerja secara maksimal.

"Saya pikir tim ekonomi sampai detik ini belum bekerja maksimal, rupiah masih merosot, iklim investasi belum sesuai yang kita harapkan," tukas dia.

Atas dasar itu, Falah berharap Presiden Jokowi dapat menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti menteri-menterinya yang dianggap kurang maksimal.

"Saya rasa Presiden sudah memiliki catatan terhadap menteri-menterinya, mana yang baik dan mana yang harus diganti. Reshuffle sepenuhnya hak prerogratif presiden. Jadi kalau nggak efektif, menteri harus siap diganti," sambung Falah.

Wacana reshuffle pertama kali diembuskan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepada para wartawan, JK menyampaikan ada beberapa menteri yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan, sehingga reshuffle perlu dilakukan. Nantinya akan diisi kandidat yang benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya.

"Ya karena banyak perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," ucap JK pada Senin 4 Mei 2015.

Hanya saja mantan Ketua Umum Partai Golkar itu bungkam ketika ditanya menteri di bidang apa yang akan diganti atau di-reshuffle. Jumlah menteri yang akan diganti pun enggan diberitahu. (Ans)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya