Ahok: Salah Saya dan Pak Jokowi Kasih Kesempatan PNS Malas

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki 2015, Gubernur Ahok terus merombak susunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu mengaku tidak mau mengulangi kesalahan 2 tahun lalu yang memberikan kesempatan bagi PNS malas.

"Jadi itu kesalahan waktu saya dan Pak Jokowi 2 tahun yang lalu. Kita selalu berpikir kasih kesempatan lagi setahun, kasih kesempatan lagi 6 bulan," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Kali ini dia tidak mau lagi salah memilih orang yang mengisi jabatan di berbagai SKPD. Kalau pun belum berubah, dia akan terus merotasi PNS hingga mencapai komposisi yang pas.

"Kalau sudah mental, umur begitu nggak bisa berubah. Nah lebih baik kita kasih kesempatan orang yang lebih muda atau orang yang ingin mengabdi. 72 Ribu pegawai kebanyakan kok, masak nggak bisa seleksi cuma ratusan gitu," ucap dia.

Seleksi untuk eselon III dan IV yang dilantik hari ini memang sedikit berbeda. Ahok sengaja meminta pejabat eselon II untuk menyeleksi dan memilih sendiri bawahannya agar tidak ada lagi hambatan.

"Dulu kita tanya kepala dinasnya, kenapa tidak sesuai dengan yang saya minta? Dia bilang karena eselon III-IV nggak membantu. Ya sudah, kamu pilih yang bisa bantu, yang lain stafkan saja. Tapi kita eselon II kita tes lagi sekarang. Jadi kalau nggak bener eselon II-nya kita copot," pungkas Ahok.

Ahok baru saja melantik 649 pejabat eselon III dan IV. Di balik itu ada pula 57 pegawai negeri sipil (PNS) yang distafkan.

Selanjutnya: Tanpa Gigi Mundur...

Tanpa Gigi Mundur

Gubernur Ahok tak mau lagi melihat bawahannya bekerja lamban. Dia malah meminta seluruh pejabat dan PNS DKI Jakarta bekerja seperti mobil tanpa gigi mundur.

"Kita prinsipnya gini, mobil kita itu nggak ada gigi mundurnya. Kita copot tuh gigi mundurnya, setelah gigi 6 terus lepas, terus remnya blong. Jadi saya ingin maju, nggak ada gigi mundurnya dan nggak ada rem," tukas Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (18/5/2015).

"Siapa pun yang menghalangi Jakarta baru, 'tabrak' saja. Pusing amat. Kalau nggak terpaksa saya ganti. Kalau cuma biasa-biasa saja saya ganti," ujar sambung lelaki bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk memecut kerja para satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Ahok bahkan harus menggertak dengan ancaman jabatan akan diambil alih oleh para perwira TNI dan Polri. Sejauh ini cara itu cukup ampuh.

"Langsung rajin kok itu tadi semua. Di rapim langsung mereka bilang, 'Pak saya punya lurah camat harus saya streching nih pak karena kayaknya belum satu visi misi sama kita nih pak'. Pokoknya kalau nggak beres di daerah kamu, kamu yang saya pecat saya bilang begitu," lanjut Ahok.

Menurut Ahok, banyak yang menginginkan jabatan walikota dan bupati. Terlebih, setiap bulannya ada tambahan dana operasional Rp 50 juta dari dirinya. Belum lagi, adanya insentif perolehan pajak yang bisa dibereskan di daerah itu. Bahkan, pejabat setingkat walikota dan bupati gajinya bisa mencapai Rp 100 juta per bulan.

"Jadi saya ingin walikota saya ingin fungsikan seperrti walikota kabupaten kota lain. Dia mesti pikirannya seperti saya mewakili saya. Kalau dia nggak bisa tekan lurah camat, nggak bisa teken RT/RW ganti, baru kenceng. Pasti 6 bulan perlawanan ada, dia lawan dulu," pungkas Ahok. (Ndy/Mvi)