Cara Ahok Cegah Kios Pedagang Jatuh ke Oknum Pejabat

Sejumlah pejabat Pemprov DKI diduga menguasai kios-kios yang dibangun pemerintah untuk masyarakat.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 20 Mei 2015, 15:13 WIB
Diterbitkan 20 Mei 2015, 15:13 WIB
Kios Lenggang Jakarta Siap Diresmikan
Food & Culture Park Lenggang Jakarta adalah program percontohan penataan pedagang kaki lima (PKL) di ibu , Jakarta, Kamis (14/5/2015). Rencananya Gubernur Basuki akan meresmikan tempat tersebut awal Juni. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pejabat Pemprov DKI diduga menguasai kios-kios yang dibangun pemerintah untuk masyarakat. Dengan adanya Lenggang Jakarta, kebiasaan buruk itu diharapkan Gubernur DKI Ahok menjadi hilang.

"Selama ini kalau kita buka toko gini, yang nyaplok duluan tuh pejabat. Dia yang bagi-bagi jual," tegas Gubernur bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di IRTI, Monas, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurut Ahok, hal itu lah yang sering menyebabkan pendapatan para pedagang kali lima (PKL) rontok. Dalam semalam, para PKL dipaksa mengeluarkan uang Rp 60 ribu untuk dibagi ke oknum kelurahan, preman, dan kebersihan. Bahkan ada yang mencapai Rp 150 ribu.

"Nah kalau ini (Lenggang Jakarta) beda Rp 100 ribu saja kalau dia 1.000 hari sudah Rp 100 juta modalnya. Jadi modalnya ini kita tidak mau jatuh ke preman apalagi oknum pejabat," imbuh dia.

Untuk menangkal permainan itu, Ahok begitu ngotot menggunakan e-money dalam setiap transaksi yang dilakukan di Lenggang Jakarta. Selain meminimalisir aksi premanisme, Ahok juga bisa mengontrol para pedagang.

"Nah sistem ini agak susah mereka main. Dengan sistem ATM bank ini agak ketat. Tapi sayang punya DKI ini payah, ini yang paling siap bantu kita Bank Mandiri," pungkas Ahok. (Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya