Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Polisi: Tidak Ada Info Demo Guru Honorer di Istana, Tapi di DPR

Mereka menuntut pemerintah mempedulikan nasib para guru honorer dan minta diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS).

oleh Audrey Santoso diperbarui 15 Sep 2015, 07:46 WIB

Diterbitkan 15 Sep 2015, 07:46 WIB

Ratusan guru tidak tetap (GTT) kabupaten Blitar, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa dengan membawa berbagai poster tuntutan.

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan ribu guru honorer rencananya akan berunjuk rasa dan menggelar aksi longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka, Jakarta, pagi ini sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka menuntut Pemerintah mempedulikan nasib para guru honorer dan minta diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS).

Kapolsek Gambir AKBP Susatyo mengatakan, hingga pagi ini perwakilan demonstran belum mengajukan surat izin mengemukakan pendapat di depan publik kepada kepolisian.

"Aturannya kalau berdemo harus memberikan surat permohonan izin kepada kepolisian agar kami bisa menyiapkan personel untuk mengamankan aksi. Tapi sampai pagi ini saya belum dapat tembusan (suratnya)," terang Susatyo kepada Liputan6.com, Selasa (15/9/2015).

Susatyo mengatakan, pihak kepolisian hanya mendapatkan informasi, aksi guru akan berlangsung di depan gedung DPR/MPR lalu berlanjut ke Kantor Mendikbud serta MenPAN-RB.

"Setahu kami, guru itu nanti demonya di DPR ya lalu dilanjutkan ke Kemendikbud dan KemenPAN-RB. Dan yang mengkoordinir KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)," jelas Susatyo.

Ia menegaskan, jika para guru nantinya mengubah lokasi demonstrasi tanpa berkoordinasi dengan aparat, maka melanggar undang-undang.

"(Mengubah rute demonstrasi) Tidak bisa. Berarti menyalahi aturan. Prinsipnya kami kepolisian bertugas mengamankan kondisinya. Untuk itu koordinator pengunjuk rasa harus info ke kami, lalu nanti kami berikan izin. Seperti demo buruh atau Harkitnas kemarin, selalu minta izin polisi. Itu sudah prosedur," ucap Susatyo. (Mvi/Ans)