Liputan6.com, Jakarta - Kinerja legislasi DPR periode 2015-2019 dinilai kurang menunjukkan hasil. Meski demikian, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran untuk DPR terus meningkat dalam rentang waktu 2010-2015.
"Anggaran untuk DPR terus meningkat. APBN 2015 menyebutkan anggaran DPR Rp 3,556 triliun. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp 5,191 triliun," kata Koordinator ICW Bidang Politik, Donal Fariz, di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Donal menuturkan, terjadi kenaikan Rp 1,635 triliun dan tercatat dalam APBN-P dengan keterangan: tambahan belanja hasil ‎pembahasan.
Menurut dia, fungsi anggaran DPR cenderung dijadikan alat tawar-menawar dengan pemerintah untuk meloloskan berbagai proyek-proyek anggota dewan.
"Esensinya ‎sekadar memenuhi hasrat DPR, ketimbang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya secara luas," imbuh dia.
Hal yang sama juga terjadi dengan dana reses. Donal menyebutkan, terjadi pembengkakan anggaran di mana tiap anggota saat ini menerima dana reses Rp 150 juta. Total dana reses DPR selama 1 tahun Rp 420 miliar.
"Jika dikalikan dengan jumlah reses sebanyak 5 kali per tahun, maka tiap anggota dewan setidaknya memegang Rp 750 juta per tahun," tegas Donal.
Besarnya anggaran di DPR harusnya berbanding lurus dengan produk legislasi yang dihasilkan. Tapi ironisnya, anggota juga minim dari tingkat kehadiran sidang-sidang di Senayan.
Dari berbagai sumber yang dirangkum ICW, selama 28 kali rapat paripurna rata-rata tingkat kehadiran anggota DPR hanya 56,8 persen.
"Gerindra dan Nasdem tingkat kehadirannya 62 persen, PKS 61 persen, mereka yang tertinggi tingkat kehadirannya. Sementara 3 terbawah adalah PKB 49 persen, Golkar 51 persen, dan PDIP 55 persen," tandas Donal Fariz. (Dms/Sun)*
ICW Sesalkan Anggaran DPR Naik Terus tapi Kerja Kurang Maksimal
APBN 2015 menyebutkan,anggaran DPR Rp 3,556 triliun. Angka tersebut naik menjadi Rp 5,191 triliun. Artinya terjadi kenaikan Rp 1,635 triliun
diperbarui 07 Okt 2015, 17:00 WIBDiterbitkan 07 Okt 2015, 17:00 WIB
Ki-Ka : Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto saat mengikuti sidang paripurna, Jakarta, Senin (5/10/2015). Sebanyak 10.154 temuan BPK memuat 15.434 permasalahan. (Liputan6.com/JohanTallo)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Live dan Produksi VOD
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Beda Hidup di Dunia dengan Keimanan dan Tanpa Iman, UAH Ungkap Hal Mendalam Ini
Dinilai Menistakan Agama, Pria di Depok Babak Belur Dihajar Sejumlah Orang
Definisi Brand Kosmetik Lokal Versi Wardah, Tidak Sekadar Pasang Label
Aktris Korea Selatan Kim Sae Ron Meninggal Dunia, Polisi Tengah Selidiki Penyebab Kematian
Meski Memiliki Dampak Buruk, Tambang Ilegal Pohuwato Tetap Beroperasi
Persija Jakarta vs Persib Bandung Imbang di BRI Liga 1, Semangat Tarung Pangeran Biru Disanjung
Indonesia Pecundangi China, Ini Rahasia Rinov/Fadia Tampil Gacor di Final Badminton Asia Mixed Team Championship 2025
Mengintip Perkembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia
Kim Sae Ron Meninggal Dunia di Usia 24 Tahun, Pernah Kena Cancel Culture
Ramadan Ceria Bersama Mentari TV, Ada Cipung Hingga Abang L Bikin Ibadah Puasa Makin Semangat
Petrokimia Gresik Bidik Realisasi Program Makmur di Lahan 190 Ribu Ha
Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen, Pengamat: Untuk Jamin Loyalitas KIM Plus