Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Thamrin Tomagola menilai banyak menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tidak mampu menggerakkan roda birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
Sehingga, kata Thamrin, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering terputus. Akibatnya, program-program nasional pemerintah tidak dapat diikuti denga baik oleh pemerintah daerah.
"Sebagian besar dari orang-orang dalam kabinet adalah orang-orang muda yang jam terbangnya belum ada. Pengalaman birokrasinya juga minim," kata Thamrin usai rilis survei 'Satu Tahun Kabinet Kerja: Kinerja Sudah Terasa?' Populi Center di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).
Ia mengatakan, kondisi ini bukan hanya dialami pemerintah pusat dan daerah. Lebih parahnya, antar dan intra kementerian sendiri tidak memiliki kapabilitas dalam hal koordinasi sehingga visi dan misi Presiden sulit tercapai.
"Di dalam kementerian mereka sendiri mereka tidak menguasai bagaimana menggerakan roda birokrasi, apalagi kerja sama dengan kementerian lain. Koordinasi selalu susah," ujar Thamrin.
Thamrin berpendapat jika roda birokrasi antarinstansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah ingin digerakkan, maka Presiden Jokowi harus lebih tegas dan menekan menteri-menterinya yang tidak menjalankan program-program nasional dengan semestinya.
"Kuncinya satu, presiden tegas. 'Saya punya visi misi ini, laksanakan! Kalau kurang perbaiki lagi!', begitu kira-kira menurut saya," tandas Thamrin.
Dia juga mencontohkan, koordinasi vital yang harus dibenahi adalah antara Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 Karena, menurut Thamrin, dua kementerian ini dianggap sebagai ujung tombak terlaksananya misi dan visi presiden di daerah-daerah.
"Saya kira kerja sama Mendagri dengan Menkopolhukam harus dibenahi. Tujuannya adalah menjadikan Pemda sebagai ujung tombak dari program-program nasional. Itu yang sekarang terputus," terang Thamrin. (Dms/Ali)
Menteri Kurang Jam Terbang Dianggap Jadi Persoalan Birokrasi
Ada beberapa menteri yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal koordinasi sehingga visi dan misi Presiden sulit tercapai.
diperbarui 26 Okt 2015, 23:22 WIBDiterbitkan 26 Okt 2015, 23:22 WIB
Menpan-RB Yuddy Chrisnadi berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan sebelum rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Live dan Produksi VOD
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mengenal Loro Piana, Brand Quiet Luxury Asal Italia yang Bersinar di 2025
Misteri Temuan Alat Berat di Lokasi PETI Pohuwato, Pelaku Kabur
Rajin Sedekah tapi belum Taubat dari Keharaman, Apa Dapat Pahala? Buya Yahya Menjawab
Sambut Ramadhan, Pemprov Jakarta Buka Seleksi Duta Imam Tarawih
Dugaan Pemerasan di Balik Kasus Penyebaran Video Pelajar Berhubungan Badan di Lampung Timur
9 Koleksi Perhiasan Mewah Kate Middleton yang Bakal Diwarisi Putri Charlotte Saat Dewasa
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 17 Februari 2025
Rano Karno Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Realisasi Janji Kampanye
Pencemaran Laut, Hasil Tangkapan Ikan di Padang Turun Drastis
Banyak Utang dan Berada di Titik Terendah Hidup, Begini agar Tetap Bahagia Kata Gus Baha
Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Khofifah Ketum Dewan Pembina
Cegah Banjir Akibat Potensi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Gelar OMC