Daya Beli Lesu Jelang Lebaran, Apa Penyebab dan Bagaimana Jalan Keluarnya?

Menteri Kurang Jam Terbang Dianggap Jadi Persoalan Birokrasi

Ada beberapa menteri yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal koordinasi sehingga visi dan misi Presiden sulit tercapai.

oleh Audrey Santoso Diperbarui 26 Okt 2015, 23:22 WIB

Diterbitkan 26 Okt 2015, 23:22 WIB

20150916-Momen Keakraban Para Menteri Kabinet Kerja Jokowi Sebelum Rapat Terbatas-Jakarta

Menpan-RB Yuddy Chrisnadi berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan sebelum rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Thamrin Tomagola menilai banyak menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tidak mampu menggerakkan roda birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.

Sehingga, kata Thamrin, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering terputus. Akibatnya, program-program nasional pemerintah tidak dapat diikuti denga baik oleh pemerintah daerah.

"Sebagian besar dari orang-orang dalam kabinet adalah orang-orang muda yang jam terbangnya belum ada. Pengalaman birokrasinya juga minim," kata Thamrin usai rilis survei 'Satu Tahun Kabinet Kerja: Kinerja Sudah Terasa?' Populi Center di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).

Ia mengatakan, kondisi ini bukan hanya dialami pemerintah pusat dan daerah. Lebih parahnya, antar dan intra kementerian sendiri tidak memiliki kapabilitas dalam hal koordinasi sehingga visi dan misi Presiden sulit tercapai.

"Di dalam kementerian mereka sendiri mereka tidak menguasai bagaimana menggerakan roda birokrasi, apalagi kerja sama dengan kementerian lain. Koordinasi selalu susah," ujar Thamrin.

Thamrin berpendapat jika roda birokrasi antarinstansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah ingin digerakkan, maka Presiden Jokowi harus lebih tegas dan menekan menteri-menterinya yang tidak menjalankan program-program nasional dengan semestinya.

"Kuncinya satu, presiden tegas. 'Saya punya visi misi ini, laksanakan! Kalau kurang perbaiki lagi!', begitu kira-kira menurut saya," tandas Thamrin.

Dia juga mencontohkan, koordinasi vital yang harus dibenahi adalah antara Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena, menurut Thamrin, dua kementerian ini dianggap sebagai ujung tombak terlaksananya misi dan visi presiden di daerah-daerah.

"Saya kira kerja sama Mendagri dengan Menkopolhukam harus dibenahi. Tujuannya adalah menjadikan Pemda sebagai ujung tombak dari program-program nasional. Itu yang sekarang terputus," terang Thamrin. (Dms/Ali)