Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Ketua DPR Terima Masukan Pengamat Soal Gedung Baru

Rahmat Bagja menjelaskan, pembangunan gedung DPR tidak bermasalah sepanjang sesuai kebutuhan.

oleh Gerardus Septian Kalis diperbarui 03 Nov 2015, 18:52 WIB

Diterbitkan 03 Nov 2015, 18:52 WIB

Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan arahan kepada DPRD NTT di Ruang Tamu Ketua DPR RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merealisasikan rencana proyek pembangunan gedung baru DPR untuk ruang kerja anggota dewan dan pembuatan alun-alun demokrasi. Anggaran proyek tersebut semula dipatok sekitar Rp 740 miliar. Namun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, disetujui hanya Rp 570 miliar.

Angka yang tergolong fantastis itupun mendapat sorotan. Karena itu, pimpinan DPR meminta masukan kepada para ahli dan pengamat terkait rencana tersebut. Persis apa yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto hari ini, di mana dia menerima kunjungan pengamat politik Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja di ruang kerjanya.

"Sebagai pimpinan DPR saya harus mengoreksi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, saya mendapat masukan banyak tadi, sehingga ini menjadi perhatian saya. Ada beberapa hal terkait situasi politik antara DPR dan pemerintah, sepanjang untuk kesejahteraan rakyat tentu menjadi perhatian kita," ujar Setya di dalam ruangannya, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Politikus Golkar itu menegaskan, dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan lembaga legislatif yang mengawasi kinerja pemerintah, DPR akan selalu berpihak kepada rakyat.

"Masukannya sangat berarti dan berkontribusi besar bahwa DPR sekarang perlu ada peningkatan-peningkatan yang lebih jauh, yang berkaitan dengan kesulitan keadaan rakyat," tegas Setya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Rahmat Bagja menjelaskan pembangunan gedung DPR tidak bermasalah sepanjang sesuai kebutuhan.

"Kita juga menginginkan DPR lebih berwibawa, bukan hanya faktor gedung tetapi salah satu indikatornya adalah gedung yang lebih representatif. Pada saat ini saya bisa katakan dengan 5 orang tenaga ahli dan 2 orang asisten, tidak layak ditempati oleh anggota DPR," jelas Rahmat.

Menurut dia, kebutuhan penambahan gedung bagi anggota DPR adalah sesuatu yang baik dalam mekanisme demokrasi karena anggarannya terbuka untuk umum.

"Sehingga masyarakat bisa mengawasinya, diharapkan dengan adanya pembangunan gedung DPR, dapat tercipta miniatur demokrasi yang lebih baik," ujar Rahmat.

Dia menambahkan, pembangunan gedung perlu dilakukan, agar DPR dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja pemerintah. "Pemerintahan yang diawasi dengan baik oleh lembaga legislatif, adalah pemerintahan yang juga baik kedepannya," pungkas Rahmat. (Put/Sun)