Syarat Agar Truk Sampah DKI Boleh Masuk Bantar Gebang

Liputan6.com, Jakarta - Berkat instruksi Presiden Jokowi, truk sampah milik DKI Jakarta boleh melintas ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.

Namun, Pemerintah Kota Bekasi meminta sejumlah syarat dipenuhi. Apa saja syaratnya?

"Dalam satu atau dua minggu ini akan menurunkan truk sampah yang baru karena dari Bogor dan Bekasi kan minta boleh lewat," kata Kadis Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji di Balaikota, Jakarta, Senin (9/11/2015).

"Tapi harus truk yang bagus, tidak ada air lindi (cairan sampah), terpal penutupnya juga yang baik," imbuh dia.

Selain itu, akan dikerahkan pula street sweeper di jalur Cibubur. Mereka bertugas untuk membersihkan air lindi atau air kotor yang berceceran dari truk sampah.

"Ada street sweeper yang saya turunkan di Jalur Cibubur, Transyogi. Ini untuk membersihkan air lindi itu. Sebelum kasus ini tidak pernah kami turunkan karena khusus Jakarta saja," tutur Adji.

Para pembersih jalan ini ‎berjumlah 30 unit dan memiliki jam operasi pukul 00.00-05.00 WIB. Total truk sampah di Ibu Kota mencapai 893 unit dan akan dilakukan penambahan pada tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadwalkan pertemuan dengan Walikota Bekasi Rahmat Effendi untuk membahas masalah sampah yang belum tuntas. Pertemuan berlangsung Rabu 11 November 2015 mendatang, tapi belum diketahui lokasi pertemuan.

"Saya juga mungkin Rabu atau Kamis ketemu Walikota Bekasi. Saya sudah hubungi, walikota sudah hubungi," tutur Ahok.

‎Terkait masalah sampah, Ahok memberikan solusi agar tiap PD Pasar Jaya memiliki pengelolaan sampah sendiri. Dengan demikian, sampah yang dikirimkan ke tempat penampungan tidak membludak.

"Solusi jangka panjang kita, saya sudah minta Pasar Jaya harus bangun pengolahan sendiri di pasar. Sedang kami cari lokasi pasar yang bisa untuk dibangun, selain lahan yang sudah ada," ujar dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu sudah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakpro dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk membangun pengelolaan sampah tersebut.

"Bagi kita kalau sampah bisa diolah habis di Jakarta, ini akan menghemat uang lebih banyak, salah satunya transportasi," tandas Ahok. (Ndy/Mut)