Istana: Temui Freeport, Jokowi Tak Butuh Perantara

Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung menanggapi pertanyaan mengenai kasus pencatutan nama Presiden Jokowi oleh politikus berinisial SN.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 17 Nov 2015, 17:49 WIB
Diterbitkan 17 Nov 2015, 17:49 WIB
20151001- Pramono Anung-Jakarta
Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).(Liputann6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo dapat kapan pun bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia tanpa harus melalui penghubung atau broker.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menanggapi pertanyaan mengenai kasus pencatutan nama Presiden Jokowi oleh politikus berinisial SN yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Ada beberapa orang yang mencoba untuk menjebak kami, pemilik Freeport bertemu dengan kami. Presiden (Jokowi) menyatakan, Presiden tidak akan pernah bertemu melalui middle man (perantara) atau arrangement (pengaturan) siapa pun, karena presiden bisa bertemu dengan pemilik Freeport kapan pun," ucap Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, (17/11/2015).

Dalam kasus pencatutan nama yang juga menyeret nama pengusaha berinisial R itu, menurut Pramono, Jokowi telah mengetahui. Jokowi bahkan sudah mendengar rekaman yang dilaporkan Menteri ESDM.

"Yang jelas Presiden sudah memiliki data lengkap, baik itu rekaman, transkrip. Dan yang namanya Presiden ini mata dan telinganya banyak, sehingga ini menjadi peringatan bagi siapa pun yang mengatasnamakan Presiden, maka perlu hati-hati," ujar Pramono.

Lalu, apakah Jokowi terganggu dengan pencatutan namanya? "Presiden sungguh-sungguh ingin menjelaskan bahwa Presiden sama sekali tidak terpengaruh sebenarnya dengan kehebohan ini. Tetapi ini kan tidak baik kalau kemudian simbol negara digunakan oleh siapa pun," tukas mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin kemarin melaporkan anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK), untuk perpanjangan kontrak perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia.

Sementara itu Ketua DPR Setya Novanto menepis tudingan miring namanya dikaitkan politikus berinisial SN yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK. Menurut politikus Partai Golkar tersebut, ia tidak pernah bertemu dengan Sudirman Said. Namun dia mengakui pernah bertemu pejabat Freeport.

"Yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya (dikatakan) membawa atau mencatut nama Presiden. Tapi yang jelas bahwa Presiden, Wapres adalah simbol negara yang harus kita hormati dan juga harus kita lindungi," kata Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa. (Ans/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya