Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus mengecek seluruh anggaran yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia mengaku sudah lembur selama 4 hari guna meneliti detail anggaran tersebut.
Menurut dia, hal itu sengaja dilakukan untuk mencegah adanya pegawai negeri sipil DKI yang sengaja menaikkan sejumlah anggaran.
"Makanya saya lembur udah 4 hari, dari jam 21.00 sampai jam 24.00 WIB lewat, karena saya mencegah oknum eksekutif yang nakal," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (22/11/2015).
Selama 4 hari 'memeloti' anggaran, Ahok mengaku telah menemukan sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran di beberapa pengadaan. Misalnya di Dinas Perindustrian dan Energi terkait pengadaan lampu jalan dengan anggaran Rp 300 miliar. Kemudian, ada juga dana untuk membayar para tenaga ahli yang dinilai tidak wajar.
"Saya bilang enggak bisa. Tapi ada juga beberapa yang nakal," ucap Ahok.
Baca Juga
Mantan Bupati Belitung Timur itu bersyukur temuan anggaran yang dianggap tidak wajar ini baru sampai penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga masih bisa diantisipasi sebelum diserahkan ke DPRD untuk pengesahan anggaran.
"Ini kan baru mau KUA-PPAS belum APBD kan. KUA-PPAS kan sesuatu yang kita boleh kurangin," tukas Ahok.
Meski demikian, dia menilai temuan anggaran yang tidak wajar di sejumlah SKPD bukanlah suatu tindak pidana. Hanya saja, ini merupakan kekeliruan dalam menyusun dan mengusulkan anggaran. Ini juga untuk mencegah terjadinya penggelembungan anggaran.
"Enggak ada yang salah kok. Kita cuma pengen eksekutif ini, tadi kan saya berpikir saya enggak perlu urus lagi lah. Kan mereka udah tahu ada e-budgeting, bisa saya monitor siapa yang main," tegas Ahok. (Bob/Sun)