Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

6.000 Aparat Amankan Buruh Mogok Kerja di Kawasan Industri

Polda Metro Jaya sudah menyiapkan tim negosiasi, tim pencegahan, dan tim penindakan.

oleh Audrey Santoso diperbarui 24 Nov 2015, 10:28 WIB

Diterbitkan 24 Nov 2015, 10:28 WIB

Buruh melakukan orasi menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/10/2015). Buruh menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya bersama Brimob Polri dan Kodam Jaya mengerahkan 6.000 personel guna mengamankan jalannya mogok buruh besar-besaran di kawasan-kawasan industri. Aksi mogok ini merupakan ujung dari kekecewaan buruh lantaran pemerintah tidak mengabulkan tuntutan pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dinilai merugikan buruh.

"Personel sekitar 6.000 lebih dari seluruh jajaran Polda Metro Jaya, Brimob, dan Kodam Jaya. Pasukan disebar di kawasan industri karena mereka kan enggak demo ke istana, cuma mogok kerja saja di tempat masing-masing seperti kawasan Jababeka, Berikat Nusantara Cakung, Industri Pulogadung, Industri Tangerang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Dia mengatakan, di masing-masing lokasi mogok buruh, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan tim negosiasi, tim pencegahan, dan tim penindakan. Tim negosiasi bertugas bernegosiasi dengan koordinator lapangan buruh bila buruh unjuk rasa.

Tim pencegahan bergerak untuk meminimalisasi kerusuhan, sedangkan tim penindakan bergerak bila situasi tidak terkendali.

"Jadi di lapangan itu, di masing-masing titik lokasi kami sudah siagakan tim nego, tim pencegahan, dan tim tindak," imbuh Iqbal.

Dia mengatakan, Polda Metro juga menempatkan pasukan-pasukannya di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR untuk berjaga ketika buruh bergerak dari kawasan industri menuju Ibu Kota. Namun, dia berharap buruh menepati surat izin keramaiannya kepada polisi.

Dalam surat tersebut, tidak ada kalimat kalau buruh akan menyambangi kembali Istana Kepresidenan.

"Antisipasi sudah, ada pasukan yang standby di Istana, DPR juga. Tapi kan mereka lapornya hanya mogok di kawasan masing-masing, tempat mereka kerja," jelas Iqbal.

Iqbal mengimbau buruh untuk tidak sweeping, penutupan jalan tol, atau tindakan lain yang berpotensi melawan hukum. Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara ini menegaskan, polisi akan menindak tegas buruh yang melakukan provokasi atau tindakan anarkis.

"Imbauan kami, jangan melanggar aturan dan hukum. Tidak boleh sweeping, menutup jalan tol, atau merusak. Kalau ada yang melanggar, kami tangkap, kami proses hukum," tegas Iqbal.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Martuani Sormin yang memantau langsung jalannya mogok kerja di Jababeka Bekasi mengatakan, hingga saat ini situasi aman terkendali.

"Saya di Bekasi. Suasana (mogok kerja)-nya kondusif, aman terkendali," kata Martuani. (Mvi/Bob)*