Ini Alasan Ahok 'Usir' Lurah dan Camat Saat Pelantikan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, 'mengusir' lurah dan camat yang datang saat pelantikan pejabat Jumat siang. Ahok tak ingin para pimpinan daerah dilantik saat ini.

"Sebetulnya ada kesalahpahaman saja, saya kira. BKD (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika) dan Pak Sekda (Sekretaris Daerah Saefullah), kita selalu punya pikiran nanti mesti ramai. Saya kira gitu, Pak. Lantik itu punya pikiran kalau camat-lurah meski ikut. Nah, makanya saya ingin lurah-camat geser dulu," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).

Saat ini Ahok tengah mengadakan tes yang diikuti 600 pegawai negeri sipil (PNS). Mereka nantinya akan menggantikan lurah dan camat yang dinilai kurang baik kinerjanya.

Bila lurah-camat dilantik hari ini, kata Ahok, penilaian kinerja bisa berbeda lagi. Saling isi posisi yang kosong akan membuat efek domino pergeseran lurah dan camat yang belum waktunya.

"Padahal, saya penginnya tidak boleh ada efek domino dulu. Dan Pak Sekda dan Pak BKD pikir, wakil camat naik, meski ambil dong lurah naik jadi camat. Sekretaris camat bisa naik dong jadi wakil camat. Kalau udah naik itu semua langsung jadi efek domino, kan? Lurah yang naik mesti ganti lurah, semua jadi kacau balau," kata dia.

Daripada muncul efek domino seperti itu, Ahok memilih menunda pelantikan hingga tahun depan, sehingga penilaian lebih adil dengan melihat kinerja mereka melalui aplikasi Qlue.

"Nah, kalau maksud saya tuh langsung saja. Mungkin semalam sudah kemalaman sampai pukul 23.30 WIB,  Sampai pukul 03.00 WIB, sudah terlalu capek," ujar Ahok.

Ahok melantik pejabat baru hari ini. Namun sebelum pelantikan dimulai, Ahok tiba-tiba marah dan membubarkan barisan lurah dan camat.

Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika dan Sekretaris Daerah Saefullah yang berada di belakangnya. Dia meminta data siapa saja yang akan dilantik.

Satu per satu pejabat disebutkan namanya berikut jabatannya. Bila disebutkan, baru bisa masuk kembali ke barisan. Ahok juga meminta pendapat para pemimpin SKPD lainnya, seperti wali kota, bupati, dan kepala dinas. Mereka diminta menunjukkan siapa saja yang mengisi posisi yang kosong atau digantikan.

Setelah semuanya beres dan sesuai, pelantikan baru dimulai. Mereka yang tidak disebut namanya langsung meninggalkan Balai Kota. (Rmn/Ans)**