Menanti Putusan MKD, Akankah Sesuai Keinginan Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta - Jokowi gusar. Sebagai Presiden, dia memiliki jadwal yang super padat. Namun, di tengah kesibukannya rupanya setiap hari dia mengikuti sidang etik yang tengah dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Jadi setiap hari saya selalu memantau, mengikuti jalannya sidang di MKD. Selalu saya ikuti," ujar Jokowi, Selasa (15/12/2015) pagi.

Mantan Wali Kota Solo itu meminta agar MKD bertindak fair dan memutuskan hasil persidangan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

"Saya ingin agar MKD melihat fakta-fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya," ucap Jokowi dengan nada bicara sedikit meninggi.

Jokowi juga meminta agar MKD mendengar suara yang beredar di masyarakat yang selama ini meminta agar kasus tersebut dapat diungkap secara adil.

"Dengarkan suara publik, dengarkan suara rakyat, dengarkan suara masyarakat," kata Jokowi.

Kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mengetahui duduk perkara pencatutan namanya yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto untuk perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Isyarat Jokowi

 
Tapi rupanya, ucapan Jokowi itu adalah sebuah isyarat untuk MKD. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki menterjemahkan arti pernyataan Jokowi itu.

Menurut Teten, pernyataan tersebut menandakan bahwa Jokowi mengetahui betul bagaimana dinamika dan proses persidangan yang terjadi MKD. Termasuk adanya dugaan kecurangan dan proses pemeriksaan yang dianggap tidak fair.

"Ya, presiden‎ mengetahui hal itu, tapi kan ini proses di MKD sedang berlangsung dan akan mungkin berakhir mengambil keputusan dalam waktu singkat," ujar Teten.

Meski begitu, menurut Teten, Jokowi masih menaruh harapan besar kepada MKD agar keputusan yang dihasilkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan berdasarkan lobi-lobi politik.

"K‎ita tahu bahwa Presiden sangat berharap pada putusan yang fair. Bahasa presiden kan lihat fakta, jangan mengingkari atau kehendak publik, dengarkan suara publik, dengarkan suara rakyat. Titik," kata Teten.

Tidak Fair?

MKD pun telah memeriksa beberapa orang untuk mencari jawaban soal pelanggaran etika Setya Novanto. Beberapa orang yang telah diperiksa adalah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Semua sidang berlangsung terbuka. Agar publik tahu.

Tapi, MKD menyerah ketika Setya Novanto meminta pengadilannya yang berlangsung pada 7 Desember 2015 itu dilakukan tertutup. Padahal sebelum sidang yang memeriksa Ketua DPR itu, MKD sepakat akan berlangsung terbuka.

"Permintaan dari Pak Setya Novanto sendiri karena beberapa alasan," kata Anggota MKD Guntur Sasono.

Sontak keputusan itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan akan melaporkan proses persidangan tersebut kepada Presiden Jokowi.

"K‎arena baru diputuskan (tertutup) maka saya akan melapor kepada beliau‎," ujar Pramono sesaat sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 7 Desember 2015. ‎

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam proses persidangan MKD yang tertutup itu tak lepas dari adanya lobi politik. Ia yakin hal itu terjadi.

"Yang namanya lembaga politik pasti ada lobi politik," kata JK.

Meski yakin terjadi praktik lobi politik, JK menuturkan tidak tahu apa yang menjadi sasaran dari lobi itu. Ia menuturkan, hal itu merupakan urusan anggota Dewan.

"Saya tidak tahu, itu urusan DPR lah, tapi saya bilang ya namanya lembaga politik pasti ada praktik lobi politik dan itu wajar saja‎," tutur JK.

Meski pihak pemerintah kecewa dengan sidang Setnov yang berlangsung tertutup itu, namun DPR tetap bersikukuh bahwa proses seperti itulah yang benar.

"Setiap sidang harusnya begitu (tertutup)," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad di sela skors sidang etik Setya Novanto.

Politikus Partai Gerindra ini berujar, 2 sidang MKD sebelumnya yang digelar terbuka untuk umum bukan kebiasaan lembaga etik DPR. Itu digelar terbuka lantaran mempertimbangkan adanya tekanan dari publik.

"Itu bukan suatu kebiasaan. Jadi tertutup dulu. Kemarin terlalu ikut tekanan publik untuk menggelar sidang terbuka," tandas Sufmi.

Ada Kecurangan?

 
Publik menduga ada kecurangan dalam proses sidang MKD. Mereka menilai sikap MKD yang seolah justru menempatkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai 'tersangka'.

"Ini sesuatu yang aneh. Selalu ditanya motif mereka merekam. Orang merekam disebut itu sebagai kejahatan. Disebarluaskan dan membuat gaduh. Justru yang gaduh adalah teman-teman DPR," ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti.

Dia menduga ada upaya MKD menggiring pembicaraan yang dilakukan Setya Novanto, Maroef, dan pengusaha Riza Chalid adalah pembicaraan biasa. Padahal menurutnya, upaya melobi bisa dilakukan dengan berbagai cara.

"Yang namanya lobi dan negosiasi, itu tidak selalu serius. Sambil makan-makan, minum-minum. Mengapa MKD tidak masuk isi pembicaraan itu," tutur dia.

Karena itu, ujar Ikrar, di sinilah harusnya MKD dan DPR menunjukkan taringnya dalam membela publik. Jangan sampai saat pengambilan voting di MKD untuk menentukan nasib Setya, justru jawabannya tidak selaras dengan apa yang dikehendaki publik.

"Kalau MKD gagal, negara kalah dengan mafia," pungkas Ikrar.

Menanti Putusan MKD

Hari ini MKD akan membacakan putusan terkait kasus 'Papa Minta Saham'. Banyak yang sudah mulai berprediksi terkait putusan yang diberikan kepada Ketua DPR Setya Novanto, selaku terduga.

Politikus PPP Dimyati Natakusuma optimistis Setya tidak akan memperoleh sanksi ringan lagi.

Sebab sebelumnya, Setya pernah mendapat sanksi ringan oleh MKD pascapertemuannya dengan calon Presiden AS, Donald Trump. Tidak mungkin, kata dia, MKD memberikan sanksi yang sama.

"Ya sanksi ringan lagi kan, enggak mungkin," ujar Dimyati, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Namun, dia enggan berandai-andai tentang yang akan terjadi pada hari ini. "Ya kita lihat, ada pelanggarannya dulu atau tidak. Kita lihat, enggak boleh mendahului putusan," ungkap Dimyati.

Sementara, politikus Nasdem Akbar Faisal pesimistis putusan MKD akan adil.

"Kenapa saya pesimistis? Realitasnya ada seorang anggota fraksi terus selancar, mulai lurus, kemudian diganti lagi, di mana kebinggungan harus mendengar suara yang mana," sindir Akbar.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan majelis akan mempertimbangkan seluruh saksi yang hadir memberikan keterangan di mahkamah. "Ini jadi pertimbangan saya besok dalam memberikan putusan," ungkap Junimart.

Jadi kini publik menanti putusan mahkamah etik itu, apakah menjawab kegelisahan Presiden Joko Widodo.