Golkar ke Pemerintah, PKB dan Hanura Pasrah Soal Jatah Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, partainya tidak merasa terancam dengan masuknya Golkar ke pemerintah dan menyiapkan kadernya menjadi calon menteri.

Justru menurutnya sebagai partai pendukung pemerintah, PKB dan partai koalisinya tidak lelah berdebat di parlemen untuk mendukung kinerja eksekutif.

‎"Bagi kami pendukung pemerintah senang-senang saja karena pemerintah kuat kita enggak capek," kata Karding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Soal jatah menteri, Karding yakin Presiden Joko Widodo akan proporsional menempatkan seseorang sebagai menteri.

"Pak Jokowi saya kira proporsional, siapa bekerja siapa yang tidak bekerja. Kita tidak berpikir ke sana. Masih banyak pos lain yang bisa dikurangi yang lain‎," kata Karding.

Namun, dia menyayangkan dengan bergabungnya Golkar ke pemerintah maka partai oposisi di DPR menjadi berkurang. Sehingga bisa saja pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah.

"Dukungan yang besar ke pemerintah tentu semakin baik bagi kekuatan pemerintah secara politik. Walaupun memang eman (sayang) juga karena oposisi begitu lemah. Sementara dalam demokrasi, check and balance penting, jadi eman," ujar dia.

Anggota Komisi III DPR ini pun enggan berspekulasi terkait dukungan Golkar tersebut dengan konflik internal yang melanda partai beringin. Setahu dia, Golkar hanya ingin kembali solid dan tidak terpecah.

"Enggak berani justifikasi. Saya kira karena mereka ingin kembali solid, yang kedua supaya hubungan dengan pemerintah baik karena eksistensi partai tergantung dengan Menkumham‎. Pemerintah itu urusan Pak Jokowi nanti. Teorinya semakin baik bagi presiden. Tentunya kita senang karena Presiden kita bisa bekerja dengan baik," papar Karding.

Hanura Pasrah

Partai Hanura pasrah soal jatah kursi yang nantinya akan dibagi-bagi oleh Jokowi. Termasuk jika ada kursi yang akan diberikan kepada Golkar.

"Kita mempersilakan sepenuhnya kepada presiden mau mengambil keputusan apapun yang berkenaan dengan reshuffle‎," tutur Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana.

Anggota Komisi X DPR ini pun menegaskan, partai politik baik itu pendukung pemerintah maupun bukan, tidak memiliki hak untuk meminta bahkan melakukan intervensi kepada Presiden terkait posisi menteri.

"Itu prerogratif Presiden, kita tidak akan intervensi masalah orang dan lain-lain‎," ujar Dadang.