Turunkan Angka Stunting di Jakut, Pemprov DKI Gandeng Brimob Polri dan BKKBN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Korps Brimob Polri dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menurunkan angka stunting di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Sebab, angka prevalensi stunting di Jakarta Utara masih tergolong tinggi, yakni mencapai 17 persen.

“Saya minta semua masyarakat yang mampu bisa ikut membantu, karena melahirkan harus sehat untuk generasi seterusnya,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (7/2/2023).

Berdasarkan data topografi dari Korps Brimob Polri, jumlah penduduk di wilayah Kalibaru mencapai sekitar 21.090 keluarga. Sayangnya, sebanyak 6.526 keluarga masuk dalam kategori berisiko stunting, dan 150 balita dinyatakan beresiko stunting atau stunted.

Upaya gotong royong antarlembaga ini dilakukan sebagai bentuk percepatan penurunan stunting nasional yang berada di angka prevalensi 21,6 persen pada 2022.

Dalam program ini, Korps Brimob Polri memberikan berbagai fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat Kalibaru, antara lain berupa pengobatan massal yang ditargetkan untuk 500 orang masyarakat dan pemeriksaan Hemoglobin (Hb) bagi 100 calon ibu.

Selain itu, terdapat layanan pemeriksaan gigi dan rongga mulut bagi lansia dan anak yang ditargetkan untuk 100 orang, serta pemeriksaan kehamilan bagi 50 ibu hamil, dan pengobatan umum dengan target 250 orang.

Heru mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat untuk saling bergotong royong dalam mencegah dan meminimalisasi potensi kenaikan angka stunting. Dia berharap para ibu hamil dapat melahirkan anak yang sehat sebagai penerus generasi bangsa.

Sementara itu, Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso menegaskan, percepatan penurunan stunting menjadi program prioritas nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditargetkan mencapai 14 persen di 2024. Untuk itu, Setyo Boedi meminta seluruh pihak bekerja sama dalam menjalankan program prioritas tersebut. 

“Ibarat sebuah pertempuran, komitmen pemerintah saat ini adalah menempatkan stunting sebagai musuh utama yang harus dikalahkan karena stunting ini efeknya bukan hanya sekarang, tetapi jangka panjang seperti menghambat pertumbuhan syaraf, kognitif, motorik, bahasa dan risiko obesitas, gangguan psikis, reproduksi dan produktivitas,” jelas Setyo.

Berdasarkan data SSGI 2022, angka prevalensi stunting DKI Jakarta sudah 14 persen. Namun, Jakarta masih mempunyai tugas dalam membantu perempuan merencanakan kehamilan yang sehat.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menambahkan, intervensi yang diberikan untuk menurunkan angka stunting harus dimulai dari hulu.

Pemerintah dapat hadir dengan memonitoring kondisi kesehatan calon pasangan pengantin berupa ukur Hb, cek lingkar lengan atas, berat, dan tinggi badan calon pengantin perempuan. Termasuk mengajak keluarga mulai mengkonsumsi lebih banyak protein hewani seperti telur ataupun ikan untuk memenuhi gizi anak.

“Saya katakan dengan prevalensi DKI yang 14 persen, jumlah balitanya hampir 799 ribu. Sehingga anak yang berisiko stunting, masih sekitar 110-an ribu, dia bukan stunting tapi berisiko. Makanya kita harus bergerilya menemukan dan menyelesaikannya,” kata Hasto.

Selain itu, Hasto juga menunjuk Paula Verhooven dan Asri Welas sebagai Bunda Asuh Anak Stunting. Menurutnya, kedua publik figur ini punya pengalaman yang baik soal program pencegahan stunting dan keluarga berencana.

“Tadi juga sudah dilakukan pengukuhan Duta Bunda Asuh Anak Stunting yang diharapkan bisa mengambil peran untuk ikut bergotong royong dalam penanganan stunting," pungkasnya.