DPR Gelar Rapat dengan BNPT

Liputan6.com, Jakarta - DPR mengundang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membahas kasus kematian terduga teroris Siyono dan penanganan terorisme di Indonesia. Rapat dengar pendapat ini dilakukan setelah Komisi III bertemu dengan Komnas HAM, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT Tito Karnavian mengungkapkan permasalahan di institusi yang dipimpinnya tersebut.

"BNPT saat ini tidak memiliki gedung. Kami punya gedung tapi berada jauh di Sentul sana. Susah untuk koordinasi kalau di sana, ke mana-mana jauh," ujar Tto saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Selain itu, BNPT kekurangan pegawai PNS dan non-PNS. "Jumlah orang di BNPT tidak banyak, yang PNS nya hanya 100-an orang saja," papar Tito.

Usai mendengarkan pendapat dari Tito, masing-masing wakil fraksi di DPR menyampaikan pendapat.

Herman Herry dari PDIP mengapresiasi diangkatnya Tito menjadi Kepala BNPT. Menurut dia, kehadiran Tito di waktu yang tepat.

"Anda (Tito) ditunjuk, dipilih oleh pemerintah jadi Kepala BNPT. Anda adalah sosok yang tepat karena selama ini BNPT hanya jadi pelengkap saja," ucap dia.

"Sebetulnya peran BNPT lebih kepada pencegahan deradikalisasi. Sementara persoalan teroris ini bisa saja besok terjadi, minggu depan bisa terjadi, bulan depan bisa terjadi sehingga ini tentunya perlu bantuan dari yang lain. Oleh karena itu, BNPT tidak bisa jalan sendiri. Mudah-mudahan kita berharap dengan dukungan Komisi III, kiprah BNPT bisa lebih cemerlang dan memenuhi harapan masyarakat," lanjut Herman.

Begitu pula dengan Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. Ia menegaskan betapa hebatnya BNPT ini karena dituntut untuk berbuat banyak menghadapi teroris tapi tidak dilengkapi dengan fasilitas.

"Kita tahu BNPT ini dituntut untuk berbuat banyak untuk teroris, tapi kita juga tahu selama ini tidak dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas yang tidak memadai. Sehingga bagaimana mau kerja maksimal tapi kebutuhannya tidak dipenuh," papar Adies.

Dia menilai kalau selama ini BNPT seperti tambal butuh saja. Artinya, BNPT asal ada namanya saja di Indonesia.

"BNPT seperti hanya tambal butuh, asal ada namanya saja," kata Adies.

Dia pun mendukung agar gedung BNPT segera dibangun agar memiliki tempat untuk berkoordinasi, jangan sampai BNPT tetap ada tapi tidak dimaksimalkan.

"Gedung markas harus segera dibangun, jangan sampai hidup segan tapi dimaksimalkan pun tidak," Adies menandaskan.