JK: Tak Perlu Ada Setoran Wajib Rp 20 M di Munaslub Golkar

JK merasa Golkar tidak perlu meminta sumbangan fantastis kepada para calon ketua umumnya

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 18 Apr 2016, 19:26 WIB
Diterbitkan 18 Apr 2016, 19:26 WIB
20160311-Deklarasi-Ade-Komarudin-Yogyakarta-BH
Pekerja membawa atribut bendera yang akan di pasang di alun alun utara Yogyakarta, (11/3). Ade Komarudin akan mendekalrasikan pencalonan ketua Umum DPP Golkar yang akan bertarung pada Munaslub 2016. (Liputan6.com/Boy Harjanto)

Liputan6.com, Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelar pada 25 Mei 2016 mendatang di Bali diguncang isu adanya setoran wajib sebesar Rp 20 Miliar bagi para calon Ketua umum. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku prihatin mendengar kabar itu.  

Sebagai partai terbesar di Indonesia, JK merasa Golkar tidak perlu meminta sumbangan fantastis kepada para calon ketua umumnya. "Ya jangan begitulah," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/4/2016).

JK menilai, semua elemen di Golkar harus duduk bersama membicarakan masalah tersebut. Sehingga nantinya, tidak menjadi citra buruk di tengah masyarakat. JK pun memastikan hal ini sudah dibicarakan. "Saya kira sudah dibicarakan itu," singkat JK.

Kabar setoran wajib sebesar Rp ‎20 miliar kepada steering committee (SC) Munaslub Golkar sempat dibenarkan oleh Tim sukses bakal calon Ketua Umum Aziz Syamsuddin, Bowo Sidik Pangarso.

Bowo mengatakan jumlah setoran tersebut sudah diputuskan dalam rapat SC beberapa waktu lalu.

"Iya benar, itu sudah ‎diputuskan di rapat SC, tapi belum diplenokan ke DPP. Uang sebesar Rp 20 miliar untuk bisa jadi calon ketua umum, tidak masuk akal," ujar Bowo kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu 13 Maret 2016.

Ketua Steering Commite (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Nurdin Halid membantah kabar tersebut. Ia mengatakan, dalam proses pencalonan, nantinya calon ketua umum masih dapat berpartisipatif, namun hal tersebut belum disepakati.

"Rp 20 miliar itu tidak benar. Tapi memang kami akan atur caketum (calon ketua umum) bisa berkontribusi. Soal besarannya? Mari kita atur bersama. Nominalnya saja belum ada, sudah muncul isu Rp 20 miliar," Nurdin memungkasi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya