Jokowi: Mestinya Biaya Munaslub Golkar Ditanggung Gotong Royong

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali, 15 Mei 2016 2016. Kepastian waktu acara sempat mengalami perubahan jadwal hingga 3 kali demi menyesuaikan agenda Jokowi.

‎"Saya akan datang ke Munas Golkar. Insya Allah saya akan datang," ujar Jokowi usai menutup acara Apkasi International Trade and Investmen Summit (AITIS) di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

Mengenai keputusan panitia Munaslub yang mewajibkan setoran sebesar Rp 1 Miliar, Jokowi menilai semestinya pembiayaan acara sekelas munas dilakukan secara bergotong royong. ‎

"Yang namanya munas itu butuh banyak biaya. Biaya itu dari mana? Ya mestinya dari gotong royong semua anggota. Gotong royong dari seluruh anggota," ujar Jokowi. ‎

Ada delapan caketum yang akan bertarung, yaitu Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Ade Komarudin, Setya Novanto, Mahyudin, Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo.

‎
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung sebelumnya memrotes kebijakan setoran wajib sebesar Rp 1 miliar bagi para caketum di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada pertengahan Mei mendatang. Akbar menilai tidak ada alasan yang dapat membenarkan diberlakukannya aturan setoran wajib tersebut.

"Alasannya apa? Tidak jelas. Saya tidak setuju ada kontribusi. Kalau memang partai tidak punya kemampuan ya kenapa tidak dicari di tempat lain? Kenapa harus di Bali. Banyak tempat yang bisa digunakan," ujar Akbar dalam diskusi bertajuk 'Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub' di Restoran Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Menurutnya, bila Partai Golkar mengalami kesulitan dalam soal pembiayaan, ia lebih menyetujui bila pihak panitia meminta kontribusi dari seluruh kader Partai Golkar dan bukan hanya meminta setoran wajib kepada para calon ketua umum.

"Kenapa tidak dibuka kesempatan, diajak seluruh stakeholder partai untuk memberikan dukungan, sumbangan, termasuk juga dari dewan pertimbangan (Wantim). Kalau diminta, Wantim pun bisa, kami urunan," ucap Akbar.