Veteran pun Ikut Apel Siaga Akbar, Menangkal Geliat PKI

Liputan6.com, Jakarta - Apel Siaga Akbar Anti PKI turut diikuti para veteran. Sekitar 40 mantan pejuang itu ikut acara ini. Di antara mereka adalah Pembantu Letnan Satu, Rukman.

Rukman dulu ada dalam satuan Batalyon Kesehatan Komando, yang kini telah menjadi Batalyon Kesehatan Marinir (Yonkesmar). Pria 74 tahun itu telah mengikuti beberapa operasi khusus.

"Awalnya, saya di Cilandak di batalyon dua, langsung dikirim Dwikora di tahun 1962-1963 untuk ganyang Malaysia. Saya juga ikut ke Vietnam," ujar dia di silang Monas, Jakarta, Jumat 3 Juni 2016.

Rukman menuturkan, veteran sudah ada sejak 1945. Ada tiga macam pejuang, yaitu veteran pejuang kemerdekaan '45, veteran pembela tanah air yang ikut operasi khusus Dwikora, Trikora, Seroja. Ada juga veteran perikemanusiaan internasional, yang berafiliasi dengan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

"Kita ini pejuang yang mengikuti Presiden Sukarno, yang pada zaman dulu punya slogan live line imperialism (garis antikehidupan imperialisme)," ujar Rukman.

Di lokasi yang sama ada juga veteran lain yang bernama Serma Icang Supriya. Dia dulu ikut kesatuan Korp Komando Angkatan Laut (KKO AL) yang kini sudah berubah menjadi marinir.

"Kalau dalam klasifikasi veteran tadi, kita ini penerus, istilahnya pembela kemerdekaan. Kalau yang '45 kan sudah lewat masanya," tutur dia.

Icang menjelaskan partisipasi dan kehadiran para veteran dalam Apel Siaga Akbar adalah membantu keamanan dari situasi kondisi saat ini.

"Kita penerus semangat kemerdekaan. Intinya, seluruh komponen bangsa siaga menjaga keutuhan bangsa. Di Apel Siaga dari kompenen tua sampai muda ikut disertakan," kata dia.

Namun, terkait isu kebangkitan PKI, baik Icang, Rukman maupun veteran lainnya, sepakat dengan yang dikatakan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

"Memang kalau melihat dari media, Menko Polhukam bilang, PKI sudah tidak ada lagi. Kita berpegang pada Menko Polhukam," tegas dia.

"Hari Kelahiran Pancasila itu untuk seluruh bangsa Indonesia. Pancasila mutlak harus dilaksanakan karena mencakup semua agama, suku, bangsa yang ada di Indonesia," pungkas Icang.