Liputan6.com, Jakarta - Memangkas anggaran, mempersingkat birokrasi dan menutup pintu korupsi, itulah sebagian yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Selasa (14/6/2016), birokrasi konvensional yang menciptakan peluang korupsi diganti menjadi birokrasi digital. Sedangkan, melalui efisiensi ratusan miliar rupiah bisa diselamatkan.
Pencapaian Kemenkumham melalui birokrasi digital itu dibukukan Yasonna. Hal ini dilakukan agar menjadi panduan, sehingga kementerian yang dipimpinnya lebih transparan dan profesional.
Advertisement
Wajar bila Kemenkumham akhirnya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).