Ahok Sebut Pengembang Tak Pernah Keluhkan NJOP Reklamasi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tak pernah menerima keluhan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pulau reklamasi dari para pengembang.

Ahok menyebut, pernyataan bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan yang mengaku keberatan dengan NJOP tanah reklamasi sangat tinggi tak pernah didengarnya.

"Enggak pernah mengeluh di depan saya. Orang kenal semua kok. (Biasa) Makan, ngobrol juga," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Ahok menjelaskan, penentuan NJOP tidak dilakukan oleh dirinya melainkan tim khusus. Patokan NJOP pulau reklamasi adalah NJOP Pantai Indah Kapuk dan Ancol. "Ya susah, kalau memang ketinggian dia mesti protes ke tim. Kita berdebat teknis," kata Ahok.

Besaran tambahan kontribusi yang dikenakan ke pulau reklamasi adalah 15 persen dikalikan NJOP. Maka NJOP itu harus pasti.

Selain itu, PT Kapuk Naga Indah (KNI) anak perusahaan Agung Sedayu Group yang merupakan pengembang pulau C dan D memang awalnya tidak dikenakan kontribusi tambahan proyek reklamasi.

Sebab, menurut Ahok, gubernur DKI Jakarta ketika itu, yakni Fauzi Bowo, tidak mengenakan aturan tersebut. Diketahui, izin pelaksanaan proyek reklamasi untuk PT KNI diterbitkan pada 2012 saat pria yang akrab disapa Foke itu menjabat.

Menurut Ahok, tidak adanya kontribusi tambahan yang dikenakan Foke yang menjadi alasan keberatan PT Agung Sedayu Group membayar kontribusi tambahan ke Pemprov DKI.

"Persoalannya, Pak Foke memberikan izin kepada Agung Sedayu sampai pelaksanaan tanpa kontribusi tambahan. Itu saja bedanya. Makanya dia merasa tidak perlu membayar," kata Ahok.

Meski begitu, saat ini Ahok menjamin PT Agung Sedayu sudah terikat aturan kontribusi tambahan dan sudah membayarkan kewajibannya.