Tidak Ada Parpol yang Memiliki Keterbukaan Informasi Versi KIP

Menariknya, KIP memasukkan partai politik sebagai kategori penerima penghargaan atas keterbukaan informasi kepada publik.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 20 Des 2016, 17:17 WIB
Diterbitkan 20 Des 2016, 17:17 WIB
20161129-MoU-KPU-Tentang-Informasi-Publik-Jakarta-HA
Suasana acara penandatanganan nota kesepakatan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (29/11). Acara tersebut merupakan keterbukaanya informasi kepada publik sekaligus rapat evaluasi dengan kpu provinsi seluruh indonesia. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga, baik struktural maupun non-struktural hingga pemerintah daerah dan partai politik. Penghargaan ini diberikan atas keterbukaan informasi kepada publik.

Menariknya, KIP memasukkan partai politik sebagai kategori penerima penghargaan. Hanya saja, cuma 4 partai politik yang menerima penghargaan kendati semuanya masuk dalam kategori tidak informatif.

"Hanya 4 karena parpol lainnya itu kurang tunjukkan respons. Di mana baru pada tahapan pertama yang mereka diberi kuisioner itu tidak merespons secara baik. Sehingga tidak mungkin dilanjutkan lagi ke tahap kedua," pungkas Ketua KIP John Fresly di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Berikut para penerima penghargaan keterbukaan informasi publik.

Kategori Kementerian

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (95,87/menuju informatif).
2. Kementerian Keuangan (95,48/menuju informatif).
3. Kementerian Perindustrian (94,41/menuju informatif).
4. Kementerian Perhubungan (92,74/menuju informatif).
5. KemenPAN-RB (92,06/menuju informatif).
6. Kementerian Sekretariat Negara (91,97/menuju informatifl).
7. Kementerian Pertanian (90,31/menuju informatif).
8. Bappenas (86,92/menuju informatif).
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (85,82/menuju informatif).
10. Kementerian Kesehatan (84,16/menuju informatif).

Kategori Pemerintah Provinsi

1. Jawa Timur (94,24/menuju informatif).
2. Aceh (90,24/menuju informatif).
3. Kalimantan Timur (88,17/menuju informatif).
4. Banten (88,86/menuju informatif).
5. Sumatera Selatan (87,34/menuju informatif).
6. DKI Jakarta (86,73/menuju informatif).
7. Kalimantan Barat (84,77/menuju informatif).
8. Jawa Tengah (84,00/menuju informatif).
9. NTB (73,54/menuju informatif).
10. Sumatera Barat (73,05/menuju informatif).

Kategori Perguruan Tinggi Negeri

1. Universitas Indonesia (97,92/informatif).
2. Universitas Brawijaya (91,39/menuju informatif).
3. Institut Pertanian Bogor (78,71/cukup informatif).
4. Universitss Padjadjaran (76,02/cukup informatif).
5. Universitas Gadjah Mada (75,35/cukup informatif).
6. Universitas Bengkulu (62,28/cukup informatif).
7. Universitas Negeri Malang (59,96/kurang informatif).
8. Institut Teknologi Bandung (48,73/kurang informatif).
9. Universitas Lambing Mangkurat (42,82/kurang informatif).
10. Universitas Andalas (41,01/kurang informatif.

Kategori BUMN

1. PT Taspen (84,07/menuju informatif).
2. PT PLN (82,35/menuju informatif).
3. PT Bio Farma (81,27/menuju informatif).
4. Perum Perhutani (80,64/menuju informatif).
5. PT Pelindo III (80,27/menuju informatif).
6. PT BTN (71,42/cukup informatif).
7. PT KAI (65,27/cukup informatif).
8. PT LEN Industri (57,06/kurang informatif).
9. PT INTI (54,05/kurang informatif).
10. Jasa Tirta II (46,02/kuranfmg informatif).

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan non-Kementerian

1. Arsip Nasional (96,67/menuju informatif).
2. Mahkamah Konstitusi (94,54/menuju informatif).
3. BPKP (93,81/menuju informatif).
4. Bank Indonesia (93,54/menuju informatif).
5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (91,42/menuju informatif).
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional (89,09/menuju informatif).
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (89,02/menuju informatif).
8. Lembaga Antariksa dan Penerbangan (88,75/menuju informatif).
9. Komisi Yudisial (86,44/menuju informatif).
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,39/menuju informatif).

Lembaga Non-Struktural

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (86,87/menuju informatif).
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (86,74/menuju informatif).
3. Komisi Pemilihan Umum (77,02/cukup informatif).
4. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (68,82/cukup informatif).
5. Badan Pengawan Pemilihan Umum (66,77/cukup informatif).
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (62,90/cukup informatif).
7. Komisi Kepolisian Nasional (58,20/cukup informatif).
8. Komnas HAM (49,34/kurang informatif).
9. Ombudsman RI (47,69/kurang informatif).
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (43,68/kurang informatif).

Partai Politik

1. Partai Gerindra (25,97/tidak informatif).
2. Partai Hanura (17,94/tidak informatif).
3. PKS (16,73/tidak informatif).
4. PAN (10,70/tidak informatif).

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya