KPK Geledah Rumah Sekretaris Madiun Putra FC

Sekretaris Madiun Putra Harminto seusai penggeledahan mengatakan, penggeledahan itu terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM).

oleh Liputan6 diperbarui 21 Jan 2017, 19:19 WIB
Diterbitkan 21 Jan 2017, 19:19 WIB
Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK (AFP Photo)

Liputan6.com, Madiun - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Madiun Putra Football Club (MPFC) Harminto dalam kaitan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto sebagai tersangka pada hari ini.

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan dalam rumah yang berada di Jalan Kemiri Kota Madiun tersebut. KPK mencari sejumlah berkas yang berhubungan dengan Bambang Irianto.

Sekretaris Madiun Putra Harminto seusai penggeledahan mengatakan, penggeledahan itu terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM).

"Penggeledahan ini terkait kasus Pasar Besar Madiun. Ini (penggeledahan) tidak ada hubungannya dengan MPFC," ujar Harminto kepada wartawan, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah berkas, di antaranya terkait faktur pembelian mobil mewah Hummer milik Bambang Irianto yang telah disita KPK beberapa waktu lalu.

"Tadi ada beberapa berkas yang dibawa. Yakni faktur mobil (Hummer) yang kemarin itu," kata Harminto singkat.

Sementara, penggeledahan dilakukan dengan kawalan ketat anggota dari Polres Madiun Kota. Tim penyidik KPK lalu meninggalkan lokasi sambil membawa sebuah koper besar berwarna biru.

KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka penerima gratifikasi dalam pembangunan proyek Pasar Besar Madiun senilai Rp 76,5 miliar sejak 17 Oktober 2016 dan telah ditahan.

Bambang disangkakan Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejauh ini KPK baru menetapkan satu tersangka pada kasus tersebut. Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan kasus tersebut yang diduga meluas ke aliran dana dari semua SKPD ke mantan orang nomor satu di Kota Madiun tersebut.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya