Menteri Puan: Pemerintah Terus Tingkatkan Daya Saing Anti-Pungli

Liputan6.com, Jakarta Praktik pungli yang masih marak di sejumlah lini terus diberantas. Pemerintah menyatakan perang terhadap pungli untuk mewujudkan daya saing nasional di mata dunia internasional. 

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing bangsa mulai dari gerakan antipungli, debirokratisasi, deregulasi," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Hal tersebut Menko Puan katakan, saat menjadi panelis di Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2017 dengan tema 'Mewujudkan Amanat Konstitusi Pendidikan Nasional Melalui Peningkatan Anggaran Untuk Kualitas Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi' 

"Serta peningkatan akses pembiayaan, dan peningkatan pelayanan publik yang semakin masif melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental di pemerintahan, khususnya dalam membangun Indonesia Melayani, Tertib, Mandiri, Bersih, dan Bersatu," kata Menko Puan.

Dalam paparannya, Menko Puan mengungkapkan Indonesia memiliki beberapa potensi untuk bersaing dalam era globalisasi. Seperti yang diungkapkan World Economic Forum di dalam laporannya The Global Competitiveness Report 2016-2017.

Ia menambahkan, potensi tersebut yakni pangsa pasar yang besar, kecanggihan berbisnis yang terus berkembang, lingkungan ekonomi makro yang kondusif, kesiapan teknologi yang memadai, dan potensi inovasi yang terus berkembang.

“Peran Perguruan Tinggi sangat strategis, sebagai pusat riset dan inovasi, yang dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang berdaya saing," ujar Menko Puan.

Dijelaskan Menko Puan, dengan strategi pembangunan saat ini, yaitu membangun dari pinggiran untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, maka salah satu peranan riset dan inovasi perguruan tinggi yang dapat berkontribusi secara langsung adalah dengan mengembangkan teknologi tepat guna, untuk menggerakan pembangunan desa.

"Alokasi anggaran dana desa yang semakin meningkat setiap tahun, yakni tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, tahub 2017 Rp 60 triliun, perlu dibantu dan diperkuat dengan teknologi tepat guna, yang dapat mempercepat potensi lokal untuk berkembang," papar dia.

Di tingkat desa, kata Menko Puan, teknologi yang sangat dibutuhkan menyangkut pengolahan pertanian, perikanan, perkebunan, energi, transportasi, teknologi informasi, dan industri skala kecil.

“Saat saya ke Boyolali kemarin mendampingi Presiden Joko Widodo, banyak sekali SMK yang telah mampu membuat peralatan-peralatan berteknologi maju yang juga dibutuhkan kalangan industri. Saya harap universitas lebih maju dan mampu mewujudkan hal serupa, sesuai dengan yang diinginkan industri," kata dia.

"Untuk itu, kita harus fokus menetapkan dan menghadirkan peralatan berteknologi tinggi namun sejalan dengan kebutuhan saat ini dan jangka panjang," sambung dia.

Di akhir paparannya, Menko Puan berharap agar Konferensi Forum Rektor Indonesia mampu hasilkan formula riset dan inovasi sebagai kontribusi untuk percepatan pembangunan nasional di masa mendatang.