Kejati DKI Masih Cermati Surat Penundaan Sidang Tuntutan Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima surat permohonan penundaan sidang tuntutan atas perkata penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo mengatakan surat permohonan tersebut telah diterima pihaknya sejak Rabu 5 April 2017 kemarin.

"Sudah diterima pada 5 April," kata Waluyo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Waluyo mengaku pihaknya sampai saat ini masih mencermati surat permohonan penundaan pembacaan tuntutan itu. "Masih kami cermati terlebih dahulu," singkat Waluyo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kepolisian memohon agar sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diundur guna alasan tertentu.

Surat yang beredar tersebut tertanggal 4 April 2017 dan ditandatangani Kapolda Metro Jaya M Iriawan. Surat bersifat biasa itu menjelaskan dua poin penting terkait penundaan sidang.

Adapun surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tembusan ke Ketua MA, Kapolri, Irwasum, Ketua PT DKI, dan Kajati DKI Jakarta.

"Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran II, dimana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II," penggalan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikutip Liputan6.com, Kamis (6/4/2017).

Poin selanjutnya terkait dengan ditundanya proses penyelidikan terhadap terlapor Cagub Anies Baswedan.

"Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda pelaksanaannya setelah tahap tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II."