Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi meminta peran TNI juga dimasukkan Rancangan Undang-Undang Terorisme. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menegaskan kerjasama TNI dan Polri dalam menumpas terorisme sudah terbukti. Sebut saja operasi Tinombala yang memburu kelompok teroris Santoso.
"Operasi Tinombala, kita lihat kan berhasil. TNI dan Polri bersama-sama, kenapa tidak," ujar Tito di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 29 Mei 2017.
Tito mengatakan, banyak potensi dan kemampuan TNI yang bisa digunakan untuk memberantas terorisme yang tidak dimiliki Polri, misalnya pembajakan di laut dan di udara.
Advertisement
Kemudian, kata Tito, TNI juga dibutuhkan dalam menghadapi medan khusus seperti hutan dan pegunungan. Belum lagi potensi teritorial, intelijen, dan penindakan, termasuk terhadap jaringan internasional.
"Ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama. bersinergi. Misalnya dalam rangka pencegahan, teritorial dan intelijen bisa bermain di situ. Kemudian deradikalisasi rehabilitasi, mengawasi mereka yang sudah keluar dari lapas, yang jumlahnya ribuan orang. Itu juga bisa," jelas dia.
Intinya, kata Tito, terorisme harus ditangani secara komprehensif dan tidak bisa dilakukan hanya satu instansi, terlebih hanya dengan penegakan hukum.
"Tapi prinsip penanganan terorisme, karena ini negara demokrasi yang mengutamakan supremasi hukum dan human rights, maka prinsipnya adalah due process of law. Tetap pada penegakan hukum," Tito memungkasi.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.