Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

JK: Wajar Jika TNI Dilibatkan Tanggulangi Terorisme

Hanya, lanjut JK, keterlibatan TNI tentu harus dengan pergerakan yang terkoordinir.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 30 Mei 2017, 14:50 WIB

Diterbitkan 30 Mei 2017, 14:50 WIB

20170419-Wapres JK Nyoblos Pilkada Jakarta di TPS 03-Herman

Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai TNI sudah sewajarnya dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Selain memilki banyak kelebihan dan kemampuan di berbagai medan, sudah menjadi kewajiban TNI menjaga kedaulatan negara.

"Terorisme ini kan mengancam nation right dan bukan hanya human right. Selama ini yang dipermasalahkan dari keterlibatan TNI kan disebut melanggar HAM, tapi bukannya seharusnya TNI memang dilibatkan?" kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Hanya, lanjut JK, keterlibatan TNI tentu harus dengan pergerakan yang terkoordinir. Karena itu, RUU Antiterorisme dibutuhkan sebagai payung hukum.

JK yakin, keterlibatan TNI bukan pelanggaran HAM. Aksi terorisme sudah merupakan kejahatan yang perlu diperangi oleh seluruh elemen bangsa.

"Semuanyalah. Kepentingan negara, kepentingan rakyat kan mau membedakannya gimana. Bangsa terdiri daripada rakyat jadi bukan hanya human right. Ini memang kriminal, kejahatan. Bukan melanggar human right, kejahatan," ujar JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dalam RUU Antiterorisme dimasukan kewenangan TNI terlibat dalam penanggulangan terorisme.

Peran TNI dirasa perlu karena terorisme sudah menjadi musuh bersama dunia.