JK Minta Umat Islam Indonesia Hormati Pemeluk Agama Lain

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berceramah usai salat Tarawih di Masjid Indonesia Tokyo, Meguro, Tokyo, Jepang, Minggu malam.

Dalam ceramahnya, Wapres meminta masyarakat Indonesia membedakan masalah iman dan kehidupan berbangsa-negara dengan prinsip saling menghormati dan menghargai.

"Agama apa pun akan dianggap paling benar oleh pemeluknya, sebagaimana juga umat Islam, Muslim, agama Islam yang paling sempurna. Tapi kalau berbicara tentang bangsa dan negara, harus kita bedakan, ada prinsip lakum diinukum waliyadiin," kata JK, Minggu, 4 Juni malam.

"Lakum diinukum waliyadiin" yang berarti "bagimu agamamu, bagiku agamaku" tersebut, ujar JK, harus menjadi dasar semua umat Islam untuk menghormati pemeluk agama lain.

"Itu sudah jelas, di samping kita meningkatkan keimanan kita dengan beribadah kepada Allah SWT, kita juga harus menghormati pemeluk agama lain sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu saudara, bangsa Indonesia," ujar JK seperti dilansir Antara, Senin (5/6/2017).

Wapres juga menggarisbawahi bahwa umat Muslim harus ingat, Islam masuk ke Indonesia dengan damai melalui ulama dan para pedagang, tidak seperti di Timur Tengah, dan perdamaian itu harus dijaga selamanya.

"Kita di Indonesia, mayoritas Islam, Muslim, tapi berbicara tourism yang paling dikenal Bali, Borobudur, Hindu, dan Buddha. Kalau di Timur Tengah saya kira sudah lebur itu, tapi di sini tidak. Nah, semangat ini yang harus kita pertahankan sendiri," ucap JK.

Dia mengatakan, Indonesia tidak ingin seperti Irak, Suriah, Iran yang bertengkar terus dengan Arab Saudi.

"Sehingga yang sering saya katakan Rasulullah hijrah ke Madinah supaya lebih damai, sekarang terbalik. Orang-orang Arab hijrah ke Eropa untuk mencari kedamaian," ujar JK.

Wapres JK hadir di masjid yang terletak di dalam kompleks Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Meguro, bersama istrinya, Mufidah Jusuf Kalla.

Masjid Indonesia Tokyo memiliki dua lantai yang dibangun dengan biaya Rp 22,6 miliar dengan dana berasal dari donasi masyarakat Indonesia, termasuk Wapres Jusuf Kalla.