Pemerintah Bentuk Pansel Cari Kepala dan Deputi Badan Siber

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 Mei 2017. Operasional BSSN akan melalui Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Namun, hingga sekarang belum ada yang mengisi di BSSN. Karena alasan itulah hari ini, Menko Polhukam Wiranto menggelar Rapat Koordinasi Khusus setingkat menteri di kantornya.

Turut hadir, Menteri Pertahanan Ryamizard, Menkominfo Rudiantara, Menpan RB Asman Abnur, Wamenkeu Mardiasmo dan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius. Rakorsus digelar secara tertutup dari pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB.

Menteri Asman mengatakan, pihaknya tengah mengejar peralihan antara Lembaga Sandi Negara dan Kominfo. Namun, untuk jumlahnya belum bisa dipastikan.

"Ini tinggal pengalihan aja soal SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Sandi Negara, SDM di Direktorat Kominfo masuk semua. (Jumlahnya) itu belum detail. Yang penting sepakat itu semua akan beralih. Akan ada masa transisi, namanya dalam tempo paling lama 4 bulan selesai," kata Asman di lokasi, Senin (12/6/2017).

Mengenai siapa yang akan memimpin BSSN, ia mengatakan, pemerintah nantinya akan membentuk panitia seleksi (pansel). Pansel tersebut nantinya akan menggodok siapa saja yang dinilai layak memimpin BSSN.

"Dalam waktu dekat akan dibentuk pansel untuk menunjuk pimpinan. Karena tadi, Perpres sudah ditetapkan. Ada satu kepala dan 4 deputi. Nah nanti deputi dan satu kepala ini yang membentuk organisasinya. Nanti diajukan ke Kementerian PAN RB, bersama Menkeu. Nanti ada SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) baru," jelas Asman.

Sementara Menteri Rudiantara menjelaskan, untuk tim pansel BSSN masih dirancang terlebih dahulu. Mengenai komposisi dari tim pansel, ia mengungkapkan, akan terdiri dari Lemsaneg, Kemenkeu, Menpan RB, dan Kominfo.

"Persiapannya nanti ada tim. (Untuk namanya) nanti diputus," kata Rudiantara.

Banyak Nama

Sedangkan Menteri Ryamizard, membenarkan untuk mengisi orang-orang di BSSN, ada beberapa pihaknya yang dilibatkan. "Itu kan mengkoordinir soal semua badan cyber (siber) termasuk kementerian pertahanan," jelas dia.

Ia sempat menyinggung salah satu anak buahnya yang dinilai layak untuk masuk ke dalam BSSN. "Kemenhan sendiri yang bagus (SDM-nya) ada profesor siapa namanya (lupa). Itu di Asia Tenggara, termasuk yang baik itu," ujar Ryamizard.

Kepala BNPT Suhardi juga menuturkan, untuk nama-nama, sampai sekarang masih akan terus dirapatkan. Sehingga untuk kesiapannya semua akan ada di tangan Menko Polhukam.

"Itu tadi lagi dirapatkan. (Tim) Itu nanti. Semuanya di Menko Polhukam. (Soal nama) Belum, belum. Baru dibahas," ucap dia.

Diketahui BSSN menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara. Lembaga ini juga bertugas menyajikan hasil penggalian informasi bersandi untuk menjaga keamanan nasional.

Meski demikian, BSSN bukan lembaga baru yang dibentuk, melainkan penguatan dari Lembaga Sandi Negara yang ditambah dengan Direktorat Keamanan Informatika.