Ketua MPR Zulkifli Hasan Gelar Refleksi Kebangsaan

Ketua MPR berharap kebencian dan permusuhan bisa diakhiri dengan menggelar Refleksi Kebangsaan.

oleh hidya anindyati diperbarui 14 Jun 2017, 11:27 WIB
Diterbitkan 14 Jun 2017, 11:27 WIB
Ketua MPR berharap kebencian dan permusuhan bisa diakhiri dengan menggelar Refleksi Kebangsaan.
Ketua MPR berharap kebencian dan permusuhan bisa diakhiri dengan menggelar Refleksi Kebangsaan.

Liputan6.com, Jakarta Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Curah Rasa dan Curah Pendapat Tokoh bertajuk 'Refleksi Kebangsaan: Merawat Kebhinnekaan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI’ di Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan, Selasa (13/6)

Hadir bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI EE. Mangindaan, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden Ri ke-6 Tri Sutrisno, Prof. Jimly Asshidiqie, Prof. Mahfud MD, KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah), serta Tokoh Lintas Agama dan Lintas Budaya

Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan, curah pendapat ini menjadi sarana dialog berbagai pihak untuk mengakhiri kebencian dan permusuhan yang akhir akhir ini terasa

"MPR sebagai rumah rakyat didatangi kelompok Islam merasa disakiti. Yang Kristen, Hindu, Budha juga cerita ke saya merasa disakiti. Ini bagaimana sesama saudara saling menyakiti,"

Ada perasaan tidak nyaman dan ada nuansa kebencian, nuansa permusuhan di antara anak bangsa, apalagi pra dan pasca Pilkada DKI Jakarta,” tambahnya

Ketua MPR mengingatkan pesan Bung Karno bahwa Pancasila kalau diperas, intisarinya adalah gotong royong dan kasih sayang. "Semestinya, rakyat Indonesia semuanya saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai dan menghormati,"

Zulkifli Hasan berharap agar dialog kebangsaan tersebut memberikan sumbangsih solusi bagi persatuan bangsa Indonesia, memberikan dorongan agar rasa kebencian dan permusuhan menjadi hilang dan berakhir.

“Dengan latar belakang itu, kami dan tokoh bangsa sepakat bahwa bangsa ini perlu diwadahi untuk berbicara terbuka, jujur, tanpa kebencian diantara elemen bangsa dan stakeholder lainnya di Republik Indonesia," tutupnya.

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya