Anggaran RPTRA Hilang dari APBD, Djarot Serahkan ke Mendagri

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan menyerahkan polemik anggaran pengadaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang hilang di APBD-Perubahan 2017 pada Kemendagri.

"(Pengadaan lahan) Sekarang biar dievaluasi oleh Kemendagri. Persoalannya kalau dihidupkan lagi, berarti kami harus mengurangi pos yang lain karena saya minta APBD kami harus balance," kata Djarot di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (29/8/2017).

Djarot yang sempat menuding hilangnya anggaran itu lantaran wali kota berkoordinasi dengan Tim sinkronisasi Gubernur terpilih. Namun, kini Djarot sudah mendapat penjelasan dari anggota DPRD Gerindra Syarif.

"Saya senang ketika mendapatkan penjelasan dari Pak Syarief, disampaikan bahwa Pak Anies dan Pak Sandi mendukung penuh RPTRA," kata dia.

Mantan walikota Blitar itu mengaku senang bila Anies-Sandi mendukung keberlanjutan RPTRA, meski Anies-Sandi memiliki tiga program unggulan di mana RPTRA tidak menjadi bagian program mereka.

"Beliau (Syarif) hanya menyampaikan hanya ada tiga hal, tiga topik yang diperjuangkan oleh Pak Anies dan Sandi. Pertama tentang DP 0 persen, bukan Rusunawa diganti rusunami. Kemudian KJP plus, yang ketiga Oce-Oke, nah RPTRA enggak," Djarot menandaskan. 

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

https://www.vidio.com/watch/825038-rptra-jakarta-kota-layak-anak-se-indonesia

Djarot mengaku sangat heran mengetahui anggaran untuk pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tidak dapat terealisasi pada 2018. Sebab wali kota salah memasukan nomenklatur pada APBD Perubahan 2017.

Djarot sempat curiga, kesalahan tersebut adalah kesengajaan.

"Akan bahas di Rapim, apakah itu kesengajaan, karena penyedian lahan itu berarti kan pembangunannya tahun depan, enggak mungkin untuk saat sekarang ini," kata Djarot.

Djarot mengatakan, hilangnya anggaran RPTRA tahun depan sangat aneh, Djarot menduga para wali kota sudah melakukan koordinasi dengan tim sinkronisasi Gubernur terpilih untuk menghapus anggaran tersebut.

"Saya kaget itu enggak bisa dieksekusi, karena salah nomenklatur, kan aneh, kayak enggak pernah bebasin lahan aja sampai salah masukin nomenklatrur. Atau karena ada koordinasi demgan misalnya tim sinkronisasi," Djarot menandaskan.