Ketua MPR: Jangan Gunakan Standar Ganda pada Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendesak komunitas internasional penyelesaian masalah kekerasan atas etnis Rohingya di Rakhine. Langkah itu, menurut dia, bisa dijalankan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

"Solidaritas kemanusiaan untuk Rohingya adalah implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Kita mendesak dunia internasional untuk adil dan tidak menetapkan standar ganda," kata Ketua MPR RI itu seperti yang dikutip dari Antara, Senin (4/9/2017).

Ia menyampaikannya saat berbicara di hadapan ratusan santri Pondok Pesantren Asshidiqiyah di Jakarta. Zulkifli mengajak semua elemen masyarakat di Indonesia untuk memberi dukungan dihentikannya kekerasan di Rakhine tersebut.

Zulkifli mengatakan bangsa Indonesia mengecam kekerasan yang terjadi karena tidak mencerminkan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Bagi bangsa Indonesia, kata Ketua MPR RI ini, Pancasila mengajarkan bagaimana saling menghormati dan menghargai antar manusia, serta menolak semua kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pancasila, kata Zulkifli, menjamin penduduknya untuk menjalankan perintah agama secara leluasa.

"Menjalankan agama secara baik dan benar, adalah jalan menjadi warga negara yang baik," katanya.

Diakhir sambutannya, Ketua MPR RI kembali menyerukan dukungan moral bagi etnis Rohingya dan harapan agar kekerasan segera diakhiri.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menyesalkan aksi kekeraan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Ia mengatakan perlu tindakan nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami suku Rohingnya.

"Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen  terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional," kata Jokowi dalam pernyatan pers di Istana Negara, Minggu 3 September 2017).

Jokowi menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Di antaranya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Kofi Annan.

Sore ini Menteri Luar Negeri berangkat ke Myanmar. Kepergian Retno meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan dan memberikan akses bantuan kemanusiaan.

"Penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer," tambah Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah Indoensia juga telah membangun sekolah di wilayah Rakhine. Sebuah rumah sakit akan mulai dibangun Oktober mendatang di tempat yang sama.