PBNU Pertanyakan Nobel Perdamaian Pemimpin Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mempersilakan aksi mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan diplomasi kepada Myanmar terkait tragedi Rohingya. Namun, Pengurus Harian PBNU Robikin Emhas berpesan agar unjuk rasa tetap menjaga keharmonisan.

Menurut Robikin, masyarakat tidak perlu terpancing hingga merusak harmoni di tengah keragaman Indonesia. Ia mengingatkan, jangan berusaha menghentikan kekerasan dengan kekerasan, apalagi dengan mendompleng isu agama.

"Saya memandang, terjadinya tragedi kemanusiaan akibat kekerasan justru karena tidak hadirnya agama dalam kehidupan bersama. Sebab, selain tentang tauhid, pesan penting lain dari agama adalah terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Robikin saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2017).

Di lain sisi, dia juga mempertanyakan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang pernah meraih nobel perdamaian.

"Untuk apa Nobel Perdamaian dipertahankan jika perdamaian di depan mata dikoyak dan hanya berpangku tangan?" pungkas Robikin.

Robikin juga menegaskan, pemerintah Indonesia, selain bantuan kemanusiaan, perlu mengambil langkah diplomatik yang meyakinkan. Dengan begitu, tragedi kemanusiaan yang terjadi bisa dihentikan.

Semua itu, lanjut dia, didasarkan pertimbangan kemanusiaan, sesuai kaidah politik bebas-aktif.

"Menurut laporan utusan PBNU yang tergabung dalam misi kemanusiaan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang dipercaya dan diizinkan oleh Pemerintah Myanmar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di Myanmar. Indonesia harus mengoptimalkan kepercayaan itu," tegas Robikin. 

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah memberikan pernyataan resmi menyikapi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Ia menyesalkan aksi kekeraan pada etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Ia mengatakan, perlu tindakan nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim itu.

"Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional," kata dia dalam pernyatan pers di Istana Negara, Minggu malam (3 September 2017).

Jokowi menugaskan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Di antaranya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State Kofi Annan.

Sore ini, Menteri Luar Negeri berangkat ke Myanmar. Kepergian Retno mendesak pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan.

"Penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer," kata Jokowi.