Pertimbangan Djarot Tunda Pelarangan Motor di Sudirman-Senayan

Liputan6.com, Jakarta - Derasnya protes yang mengalir terkait rencana pelarangan sepeda motor di sejumlah ruas jalan Ibu Kota membuat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memutuskan menunda perluasan area pelarangan hingga Sudirman-Senayan.

Keputusan tersebut diambil usai Djarot bertemu Kepala Dishub DKI Jakarta dan membahas kajian rencana pelarangan motor yang semula akan diujicoba pada 12 September mendatang.

"Kadishub sudah saya panggil, kemudian dia sudah memberikan kajiannya. Dari kajian itu saya perintahkan sementara tunda," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dia menyebut tak ingin kebijakan apa pun diterapkan secara tergesa-gesa, yang pada akhirnya tidak akan efektif jika diterapkan.

"Jangan sampai kebijakan ini kemudian kita tergesa-gesa, kajiannya tidak matang kemudian di tengah jalan diubah. Dikaji betul, dihitung betul, saya minta itu," ucap Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini belum dapat memastikan sampai kapan menundaan kebijakan tersebut, namun penundaan dipastikan menunggu pembangunan infrastruktur dan transportasi massal di Jalan Sudirman selesai.

"infrastruktur kita kebut betul karena 2017 kita harapkan sudah selesai. Untuk underpass dan flyover selesai semua. Baru setelah itu akan dikaji betul untuk segera dievalusasi, apakah perlu ada perluasan pembatasan roda dua atau roda empat," pungkas Djarot.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Tak Ada Diskriminasi

Sebelumnya, Djarot menegaskan tak ada diskriminasi terkait kebijakan pelarangan sepeda motor dari Jalan Medan Merdeka Barat-Bundaran Senayan. Djarot justru menyebut, pertumbuhan sepeda motor di Jakarta sudah tak terkendali sehingga diperlukan pembatasan.

"Bayangkan, pertambahan roda dua tiap hari di Jakarta itu 1.200. Mobil ada sekitar 300 per hari. Anda bayangkan, 1.500 kali 30 hari dan per tahun? Waduh ini persoalannya," kata Djarot di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu 23 Agustus 2017.

Dia menawarkan solusi bagi warga yang protes akan kebijakan tersebut, yakni naik kendaraan umum. Selain itu, Pemprov DKI akan menambah bus pengumpan dan menyosialisasikan jalan alternatif.

"Kita tambah bus terus, tapi selama ini antreannya masih lama. Karena bus kami pun masih terjebak macet. Kalau headway sudah satu sampai dua menit pasti banyak yang beralih (naik bus)," terang Djarot.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, dia berjanji DKI akan memperbesar trotoar-trotoar di DKI Jakarta agar warga nyaman berjalan kaki dan naik angkutan umum.