Demokrat Investigasi Pertemuan Gubernur Papua dengan Kepala BIN

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki pertemuan antara Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua, dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Jakarta pada 5 September lalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan partainya tidak ingin salah mengambil kesimpulan. Demokrat juga tidak senang jika informasi yang beredar itu hoax dan tidak mengandungi kebenaran, serta merupakan fitnah terhadap Kepala BIN.

"Untuk itu, meskipun Partai Demokrat juga telah memiliki informasi yang cukup dari berbagai sumber, kami telah membentuk tim investigasi yang dipimpin saya sendiri," tulis Benny dalam keterangannya, Senin (18/9/2017).

Benny menjelaskan, tim investigasi bertugas menelusuri, menggali, dan mengungkapkan fakta dan kebenaran atas informasi penting tersebut, sebelum secara resmi Partai Demokrat mengambil sikap.

"Partai Demokrat sungguh ingin fakta dan kebenaran berkaitan dengan pertemuan Kabin Budi Gunawan dengan Gubenur Papua ini benar-benar terungkap, karena kami menginginkan sistem, tatanan dan undang-undang di negeri ini dapat ditegakkan dengan lurus," kata dia.

Terkait dugaan pertemuan tersebut membahas persiapan keamanan pemilu, Benny berharap, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dapat berlangsung secara jujur, demokratis, dan damai.

Dia berpendapat setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan elemen negara dan pemerintah, akan memberikan beban dan persoalan pada Presiden Jokowi. Ia meyakini Presiden juga ingin Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dan provinsi lain berjalan jujur, demokratis, dan damai.

"Kita semua harus memberi bantuan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin, agar senantiasa sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan tidak sebaliknya memberikan beban dan permasalahan yang merepotkan pemimpin kita," kata Benny.

Saksikan video menarik berikut ini:

Benny mengatakan, jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, Partai Demokrat berpendapat tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut.

"Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap," kata dia.

Sebab, Benny menjelaskan, sesuai undang-undang pemilihan umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik. Apalagi jika menyangkut pencalonan Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD PD Papua.

"Jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka saudara Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat," kata dia.

Apalagi, kata Benny, jika kepada Lukas Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, hal itu sangatlah tidak lazim dan tidak tepat.

"Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara," tegas dia.

Benny menegaskan, jika kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada.

"Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting, yang bertugas menyampaikan intelijen strategis kepada Presiden Indonesia dan pengguna intelijen lainnya, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara," Benny menandaskan.

Sementara, Polri angkat bicara mengenai pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpaw di kediaman Dinas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.

Foto pertemuan mereka tersebar luas ke publik pada Kamis, 14 September 2017. Pertemuan mereka berlangsung tertutup dan disebut-sebut terjadi sehari setelah Lukas Enembe diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi, atas kasus dugaan korupsi anggaran beasiswa APBD Papua 2013-2014.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, pertemuan tersebut hanya sebatas membahas keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada 2018.

Dia juga menampik isu yang menyebut bahwa pertemuan itu membahas dukungan terhadap Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, serta penandatangan 16 poin komitmen dengan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua.

"Jadi pertemuan itu terkait akan diselenggarakan pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut aspek dengan aspek keamanan," ujar Rikwanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Jumat, 15 September 2017.